Jurnal investigasi mabes. Com | PASAMAN, - Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator, diduga kembali marak di beberapa daerah khususnya wilayah Pasaman, Sumatera Barat.
Terkait hal tersebut, sampai berita ini ditayangkan masyarakat masih menunggu respon dan tanggapan juga tindak lanjut dari Bupati serta Kapolres Pasaman.
Menurut keterangan Sumber, dikatakan untuk wilayah Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, tepatnya di Kampung Sinuangon, ada 1 unit alat berat excavator sedangkan di Kampung Batangkundur ada 3 unit excavator.
Namun ironisnya, sampai saat ini belum terlihat adanya langkah-langkah tindak lanjut (penindakan) dari pihak berwenang yakni; Kepolisian setempat ke lokasi penambangan ilegal itu.
Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan miring, serta kepentingan masyarakat. Pasalnya, dengan tidak adanya langkah tindak lanjut pihak APH, dapat mengindiksikan bahwa para pelaku sepertinya memang kebal hukum, alias tidak takut akan adanya tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka. Sehingga menimbulkan dugaan, adanya beck-up atau keterlibatan oknum aparat dengan mafia besar dibalik usaha penambangan emas ilegal tersebut.
Sementara itu menurut keterangan sumber yang tidak ingin disebutkan nama, dikatakan bahwa; terkait kegiatan penambangan emas ilegal diwilayah Batang Kundur memang tidak dilakukan upaya musyawarah dengan masyarakat setempat.
“Tidak ada musyawarah di masyarakat. Alat excavator datang begitu saja, tambang emas ilegal langsung beroperasi. Persenan ke masyarakat disebut 5%, tetapi tidak pernah terlihat bentuknya,' beber sumber.
Sementara Bupati Pasaman, Sabar AS, dan Kapolres Pasaman, AKBP Yudho Huntoro saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, belum juga ada respon dan tanggapan.
Untuk itu, sudah sepatutnya Kapolri dapat segera memancarkan kinerja jajarannya diwilayah Polda Sumbar khususnya kinerja Kapolres Pasaman.
Sehingga, dengan ketegasan yang menjadi komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya anggota melakukan praktik penambangan emas ilegal di Nusantara.
*em/Merah)*