Musi Banyuasin, 8 Mei 2025 – Awan panas politik menyelimuti Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) setelah mencuatnya dugaan intervensi anggota DPRD dalam proyek-proyek Pokok Pikiran (Pokir) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menyikapi hal ini, Aliansi LSM dan Ormas Bersatu cabang Muba menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemda Muba, Kamis (8/5).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Deskar, dengan lantang menyuarakan keresahan publik atas maraknya campur tangan legislatif dalam urusan eksekutif, termasuk dugaan penunjukan langsung pelaksana proyek oleh anggota dewan.
“OPD jadi tidak bisa bekerja profesional. Banyak kegiatan diduga diarahkan oleh DPRD, ini sudah kelewatan,” tegas Deskar. Ia juga mengungkapkan bahwa situasi tersebut berdampak langsung terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hingga kini belum merampungkan pemeriksaan atas kegiatan tahun anggaran 2024.
Aliansi mendesak Bupati Muba, H.M. Toha, SH, untuk bersikap tegas dan tidak tunduk pada tekanan politik. Deskar menilai jika intervensi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin muncul dugaan kolusi antara eksekutif dan legislatif.
“Jika Bupati ingin Muba Maju Lebih Cepat, maka integritas birokrasi harus dijaga. Jangan biarkan ada kepentingan politik yang mencemari sistem,” ujar Deskar.
Selain isu Pokir, massa juga menagih janji lama terkait tuntutan atas buruknya pelayanan di RSUD Sekayu. Mereka menyatakan kecewa karena tidak ada tindakan nyata dari Bupati terhadap direktur rumah sakit tersebut.
“Kami tak butuh janji, kami butuh tindakan,” tegas Deskar menutup aksinya.
Aksi yang sempat dijadwalkan berujung pada audiensi dengan Wakil Bupati melalui perantara tokoh masyarakat, Alamsyah (Ustadz Coi), akhirnya batal terlaksana. Meski demikian, massa membubarkan diri secara tertib.