Jakarta, 17 Mei 2025 — Salah satu proyek strategis dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) oleh Suku Dinas SDA Jakarta Timur terindikasi mangkrak dan belum menunjukkan progres signifikan sejak dimulainya pelaksanaan pada akhir 2021. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan dan rehabilitasi Sub Polder Marunda, JGC, Metland, serta pembangunan Pompa Tipala dan Pompa Adhyaksa.
Proyek ini merupakan bagian dari pengelolaan SDA pengaman pantai lintas wilayah kabupaten/kota, dengan anggaran tahun 2021–2022. Kontrak kerja ditandatangani pada 3 November 2021, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan pada 5 November 2021. Pekerjaan dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Amarta Karya (AMKA) dan PT Kwarsa Hexagon.
Namun, berdasarkan pantauan lapangan dan laporan warga, pembangunan Pompa Tipala di wilayah Adhyaksa terhenti tanpa kejelasan penyelesaian. Tidak terlihat aktivitas konstruksi signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dan lokasi proyek terkesan terbengkalai.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pengelolaan SDA, terutama dalam menghadapi potensi banjir dan genangan air di kawasan terdampak. Pompa Tipala dirancang sebagai elemen vital dalam sistem drainase makro untuk mengendalikan limpasan air saat musim hujan.
Pemerhati kebijakan publik dan aktivis lingkungan turut menyoroti proyek tersebut. Mereka menilai lemahnya pengawasan serta minimnya transparansi terhadap progres fisik dan anggaran menjadi akar persoalan.
> “Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keselamatan warga. Jika pompa tidak berfungsi maksimal, maka potensi banjir akan meningkat. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyedia jasa yang tidak profesional,” ujar Dini Astari, aktivis lingkungan di Jakarta Timur.
Menanggapi isu ini, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Suku Dinas SDA dan pihak terkait dalam rapat kerja mendatang untuk meminta klarifikasi. Mereka menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana APBD, terutama untuk proyek infrastruktur yang bersifat strategis.
Masyarakat juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Provinsi DKI Jakarta guna memastikan realisasi fisik dan keuangan proyek. Apabila ditemukan pelanggaran, warga meminta agar aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan proyek SDA di lingkungan Pemprov DKI dinilai krusial untuk mencegah kasus serupa terulang. Publik membutuhkan jaminan bahwa anggaran negara benar-benar dikelola secara transparan dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Red tr_32