%20(8).jpeg)
JAKARTA – ||
Kondisi dunia jurnalistik nasional kian memprihatinkan. Di tengah masifnya penetrasi platform digital dan tekanan efisiensi anggaran di industri media, nasib ribuan wartawan di berbagai daerah berada di ujung tanduk. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Komisi I DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang digelar pada Senin (7/7/2025).
Dalam forum yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan itu, para legislator Komisi I secara tegas meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret guna menjamin keberlangsungan profesi wartawan, termasuk memastikan peningkatan kesejahteraan para jurnalis di tengah gempuran perubahan zaman yang serba digital.
Wartawan Terpinggirkan, Regulasi Perlu Direvisi Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal MI atau yang akrab disapa Deng Ical, menyuarakan keprihatinannya terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai perusahaan media. Menurutnya, maraknya pemecatan wartawan bukan hanya karena faktor internal media, namun lebih disebabkan oleh ketimpangan regulasi yang menguntungkan platform digital global seperti media sosial dan agregator konten asing.
“Saya merasa sedih ketika mendengar kabar banyak wartawan dipulangkan, bahkan dipecat karena media tempat mereka bekerja tidak lagi mampu bertahan menghadapi serbuan konten digital tanpa aturan yang jelas. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga keadilan dalam ekosistem informasi kita,” ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Ia menekankan perlunya pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan platform digital lokal yang mampu menjadi alternatif sekaligus menyeimbangkan dominasi platform asing. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia memiliki ekosistem digital buatan dalam negeri yang memberi ruang adil bagi media nasional dan lokal untuk berkembang.
TB Hasanuddin: Wartawan Layak Disejajarkan dengan Prajurit Pernyataan senada juga dilontarkan oleh anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Dalam pandangannya, wartawan merupakan elemen vital dalam menjaga demokrasi dan kehidupan berbangsa. Ia bahkan menyamakan peran jurnalis dengan prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan negara.
“Kalau kita bicara soal prajurit TNI yang berada di garis depan menjaga NKRI, maka wartawan adalah garda depan demokrasi. Mereka juga layak diperjuangkan nasib dan kesejahteraannya,” tegas Hasanuddin.
Politisi senior itu juga menyoroti fenomena konglomerasi media, di mana kepemilikan media massa dikuasai segelintir pengusaha yang kerap abai terhadap kondisi wartawan di lapangan. Dalam banyak kasus, kata dia, para wartawan dibebani target tinggi namun tidak diimbangi dengan hak-hak dasar seperti upah layak, perlindungan kerja, hingga jaminan sosial.
Ajakan Bersama Mencari Solusi,Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Komisi I DPR RI mendesak semua pihak, baik dari kalangan pemerintah, pelaku industri media, hingga organisasi profesi pers, untuk duduk bersama mencari solusi konkret. Mereka menilai jika tidak segera ditangani, situasi ini dapat berdampak pada kemunduran kualitas pers nasional serta melemahkan pilar keempat demokrasi.
“Ini bukan hanya tugas Kominfo atau Dewan Pers semata, tapi tanggung jawab kita semua. Jika kita ingin pers tetap menjadi penjaga nurani publik dan pengawal demokrasi, maka kesejahteraan dan perlindungan terhadap wartawan harus menjadi prioritas utama,” tutup TB Hasanuddin.
Dengan desakan kuat dari parlemen ini, diharapkan muncul komitmen bersama yang tidak hanya berorientasi pada penyelamatan industri media, tetapi juga masa depan profesi wartawan yang kini tengah berada dalam tekanan hebat akibat perubahan lanskap media yang begitu cepat dan tak terkontrol.
(RED)