Bekasi – Jurnalinvestigasimabes.com | 28 Juli 2025
Dalam semangat menyongsong pemerintahan baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya bersama Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI) menyatakan kesiapan menggelar diskusi publik nasional berskala strategis.
Diskusi yang akan mengangkat tema:
“Penguatan Pencapaian Program Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045”
ini dirancang sebagai wadah dialog terbuka dan konstruktif, mengulas peluang dan tantangan pembangunan nasional menuju 100 tahun Indonesia merdeka.
Forum Terbuka dan Kritis Bersama Penegak Hukum Nasional,Menurut rencana, forum ini akan menghadirkan tokoh-tokoh penting dari institusi penegakan hukum, di antaranya perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi III DPR RI, serta sejumlah pakar hukum tata negara dan akademisi terkemuka.
Fokus diskusi tidak hanya pada program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti:
- Ketahanan pangan nasional
- Reformasi birokrasi
- Hilirisasi sumber daya alam
- Digitalisasi desa
- Layanan kesehatan gratis
Namun, sorotan utama juga akan diberikan kepada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal program-program negara, terutama dalam memastikan bahwa jalannya pemerintahan benar-benar berpihak kepada rakyat dan bebas dari korupsi."
Pers harus hadir sebagai mitra strategis sekaligus penjaga moral demokrasi. Di era pemerintahan baru ini, wartawan dituntut untuk lebih kritis, faktual, dan konsisten dalam mengawal agenda-agenda besar negara. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekadar pengamat," ujar Ade Muksin saat diskusi informal bersama Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, di salah satu kafe di Kota Bekasi, Senin (28/7/2025).
LAKI Dorong Transparansi dan Reformasi Hukum,Sementara itu, Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, menyampaikan bahwa diskusi publik ini merupakan bentuk nyata komitmen organisasi dalam mengawal agenda-agenda pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
"Indonesia Emas bukan sekadar slogan. Itu hanya bisa dicapai jika korupsi diberantas secara serius dan sistemik. Kami dari LAKI siap menghadirkan para pemangku kepentingan di bidang hukum untuk memberi kontribusi pemikiran, sekaligus mengingatkan pentingnya akuntabilitas di semua lini pemerintahan," tegasnya.
Diskusi ini, lanjut Burhanudin, juga menjadi ruang refleksi dan pemberdayaan masyarakat sipil agar tidak abai terhadap reformasi hukum yang harus terus dijalankan secara berkelanjutan.
Mendorong Rekomendasi Kebijakan Konkret PWI Bekasi Raya dan DPP LAKI menargetkan bahwa diskusi publik ini tidak hanya berhenti sebagai ajang wacana, namun menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga strategis seperti Istana Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR RI.
Beberapa poin penting yang menjadi target rekomendasi antara lain:
- Penguatan integritas aparatur negara
- Reformasi kelembagaan hukum
- Transparansi anggaran publik
- Perlindungan terhadap kebebasan pers dan whistleblower
Digelar di Hotel Berkelas di Kota Bekasi,Sebagai bentuk keseriusan dan profesionalisme, PWI Bekasi Raya dan DPP LAKI menyatakan bahwa acara ini akan digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Bekasi, dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Waktu dan tanggal pelaksanaan akan diumumkan secara resmi setelah melalui sejumlah pertemuan koordinatif berikutnya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membuka ruang partisipasi lintas sektor, mulai dari tokoh muda, akademisi, mahasiswa, jurnalis, aktivis antikorupsi, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Menjaga Semangat Reformasi, Menuju Indonesia Emas Dengan pelaksanaan diskusi nasional ini, PWI Bekasi Raya dan DPP LAKI berharap bisa menjadi bagian dari motor penggerak dalam mendorong good governance di masa transisi pemerintahan. Gerakan moral ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari media dan masyarakat sipil dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia menjelang 2045.
“Kita ingin Indonesia maju bukan hanya dari segi infrastruktur, tapi juga dari sisi mental dan hukum. Semangat antikorupsi dan supremasi hukum harus tetap menjadi fondasi utama,” tutup Ade Muksin.
(Redaksi | Jurnalinvestigasimabes.com)
Narahubung: PWI Bekasi Raya & DPP LAKI