Oleh: FC-Goest
Inisiator Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN)
Dalam sistem demokrasi yang sehat, wartawan dan insan pers menempati posisi strategis sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan mereka menjadi bagian vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, transparansi pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak-hak publik. Namun belakangan ini, peran fundamental wartawan kerap kali dihadapkan pada tantangan serius, bahkan berbalik arah menjadi alat justifikasi para pejabat yang terjerumus dalam praktik kebobrokan.
Padahal, sejatinya fungsi utama wartawan adalah sebagai kontrol sosial dan penyampai kritik yang membangun. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan memastikan bahwa amanah rakyat dijalankan oleh pejabat dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Wartawan sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Pers disebut sebagai pilar keempat bukan tanpa alasan. Fungsi dan peran wartawan dalam mengawal demokrasi sangatlah signifikan. Pers yang merdeka dan berintegritas mampu menjadi mata dan telinga rakyat dalam memantau kinerja pemerintah serta institusi-institusi publik lainnya. Mereka memiliki mandat untuk menggali fakta, menyuarakan kebenaran, serta menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan berimbang kepada masyarakat.
Sebaliknya, ketika wartawan mulai tunduk pada kepentingan sempit, atau bahkan terjebak dalam lingkaran kekuasaan, maka fungsi kontrol dan kritik menjadi tumpul. Akibatnya, kebobrokan bisa tumbuh subur, dan rakyat pun kehilangan saluran penting untuk mengakses informasi yang benar serta memantau jalannya pemerintahan.
Kontrol dan Kritik: Fungsi Utama Insan Pers
Peran wartawan bukan sekadar melaporkan peristiwa, melainkan juga memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan dan tindakan pejabat publik. Wartawan memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta membongkar penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
Kontrol dan kritik dari pers bukan bentuk permusuhan, melainkan cermin kecintaan terhadap bangsa dan negara. Justru melalui kritik yang membangun, pejabat dapat memperbaiki kekeliruan dan menyempurnakan kebijakan yang dijalankan. Namun kontrol yang dimaksud bukan berarti menjadi alat untuk menjatuhkan secara membabi buta, melainkan mengedepankan fakta dan prinsip keadilan.
Sayangnya, tidak sedikit oknum wartawan saat ini yang justru memilih menjadi “penjaga kebobrokan” — membungkam fakta, membela penyimpangan, bahkan menutupi kejahatan dengan alasan loyalitas atau karena telah menerima imbalan tertentu. Praktik seperti ini tidak hanya mencederai profesi jurnalistik, tapi juga mengkhianati amanah publik.
Pers Harus Berdiri di Atas Kebenaran,Kredibilitas pers ditentukan oleh keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan tekanan atau risiko. Wartawan tidak boleh kehilangan nurani dalam menyampaikan informasi. Apalagi jika informasi tersebut menyangkut kepentingan orang banyak dan menyelamatkan negara dari kerusakan sistemik yang bersumber dari pejabat yang tidak amanah.
Sikap profesional dan independen harus menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Tidak berpihak bukan berarti netral terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, wartawan harus berpihak kepada kebenaran dan kepentingan publik.
Pers yang Kuat, Rakyat yang Berdaulat,Wartawan sejati bukanlah mereka yang mencari aman di sisi kekuasaan, tetapi mereka yang berani berdiri di garis depan demi membela kepentingan rakyat. Ketika pers menjalankan peran kontrol dan kritiknya secara maksimal, maka kebijakan publik akan lebih transparan, penyimpangan dapat dicegah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa meningkat.
Sudah saatnya kita kembali pada jati diri pers yang sesungguhnya: sebagai pengawas, penyeimbang, dan suara kebenaran. Bukan menjadi penjaga kebobrokan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Wartawan harus tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi.
FC_GOES