Jakarta, 16 Agustus 2025 – Kenaikan pajak daerah secara drastis di berbagai wilayah Indonesia memicu kekhawatiran publik dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SH, MH, pakar hukum pidana internasional sekaligus ekonom dan Presiden Partai Oposisi Merdeka.
Dalam konferensi pers bersama pimpinan redaksi media nasional dan internasional di markas pusat partai di Jakarta, Prof. Sutan menyoroti kasus viral di Kabupaten Pati yang berujung pada konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyebut kejadian ini sebagai peringatan serius terhadap praktik kebijakan pajak yang arogan dan tidak berperikemanusiaan.“
Teror pajak PBB-P2 yang hari ini dirasakan masyarakat adalah hasil keputusan kepala daerah, namun tentu tidak mungkin tanpa restu dari pemerintah pusat. Ini bukan sekadar kesalahan daerah, tapi sistemik,” tegas Prof. Sutan.
Pajak Naik hingga 1000% di Usia 80 Tahun Indonesia MerdekaIa menyoroti lonjakan pajak yang mencapai ratusan hingga ribuan persen sebagai fenomena luar biasa yang patut dicatat dalam sejarah Indonesia. Ia membandingkan dengan masa kolonial Belanda dan kerajaan Nusantara, yang menurutnya tidak pernah memungut pajak lebih dari 15%.
“Jika benar pajak naik hingga 1000% di masa kemerdekaan ini, itu lebih parah dari penjajahan. Dulu Belanda saja tidak seperti ini,” katanya.
Prof. Sutan menyerukan agar Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto segera membatalkan kebijakan kenaikan pajak yang tidak manusiawi tersebut. Ia yakin keputusan itu bukan berasal dari Presiden, melainkan dari oknum pejabat pemerintah yang "sakit jiwa atau gila kekuasaan".“
Presiden Prabowo pasti pro rakyat. Jangan sampai beliau dipermainkan oleh pembantu-pembantunya sendiri. Bila perlu, kepala daerah yang menaikkan pajak secara arogan harus dicopot,” seru Sutan.
Sutan juga menyampaikan bahwa alasan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara membebani rakyat melalui pajak adalah langkah bodoh dan tidak produktif. Menurutnya, ada banyak cara cerdas meningkatkan PAD seperti pengelolaan sumber daya alam, program investasi, dan pengembangan industri lokal.
Ia juga mengecam tindakan seperti pemblokiran rekening oleh PPATK secara sepihak, yang menurutnya bisa memperburuk kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Dalam akhir pernyataannya, Prof. Sutan mengingatkan bahwa arogansi kebijakan fiskal dan ekonomi bisa berujung pada disintegrasi bangsa. Ia berharap Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dan lebih berhati-hati dalam merespons dinamika sosial-ekonomi yang sedang memanas.
Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SH, MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom,
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Jenderal Kompii & Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta
Kontak: 0811-8419-20