Jurnal Investigasi Mabes | Rokan Hilir,– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Topan RI Kabupaten Rokan Hilir, Yusaf Hari Purnomo atau disapa Arie black, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Rohil senilai Rp 3,7 miliar yang hingga kini belum juga rampung.
Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2024 ini dikerjakan oleh CV Mitra Karya Rohil dengan konsultan pengawas CV Nusantara Utama Engineering. Berdasarkan kontrak, proyek dimulai pada 29 Juli 2024 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Namun hingga 10 Oktober 2025, bangunan masih belum selesai dan ditemukan banyak kerusakan seperti retakan pada struktur dinding serta dugaan tidak sesuai spesifikasi teknis (spek).
Yusaf Hari Purnomo menilai, kondisi ini mencerminkan buruknya kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir, Afrida S.Kep., SKM., M.Kes., yang gagal menuntaskan proyek penting tersebut.
> “Afrida telah gagal menjalankan amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Pemerintah pusat sudah memberikan kepercayaan dengan anggaran besar untuk membangun Labkesda demi kemudahan pelayanan kesehatan masyarakat, tapi proyek ini justru mangkrak. Ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan manajemen yang buruk,” tegas Arie black, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, kegagalan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Rokan Hilir, terutama dalam penyaluran anggaran di masa mendatang.
> “Kalau seperti ini terus, pusat akan ragu menyalurkan kembali dana pembangunan ke Rohil. Ini bisa memperlambat masuknya anggaran untuk daerah,” tambahnya.
Arie black juga meminta Kejaksaan dan Kepolisian segera memeriksa pihak-pihak terkait, terutama Kepala Dinas Kesehatan Rohil sebagai penanggung jawab kegiatan, untuk mengusut potensi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Afrida S.Kep., SKM., M.Kes. belum memberikan klarifikasi resmi terkait keterlambatan dan kondisi bangunan Labkesda yang dinilai tidak layak.