Nagan Rayan Aceh | Jurnal Investigasi Mabes,-Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Perkumpulan Advocaten Indonesia(PAI) provinsi Aceh Teuku Ridwan,SH meminta kepada pemerintah melalui kementerian Agraria Tata Ruang(ATR)dan Badan Pertanahan Nasional(BPN)agar menetapkan tanah terlantar untuk eks HGU dan HGU yang tidak produktif, hal ini untuk mencegah terjadinya konflik agraria di Kabupaten Nagan Raya.
“Hari ini kami melihat banyak sekali kasus antara masyarakat dengan eks HGU dan juga antara masyarakat dengan pemilik HGU yang terbengkalai puluhan tahun,untuk itu perlu turun tangan pemerintah guna menghindari konflik berkepanjangan”. Ujar T.Ridwan.
untuk saat ini beberapa perusahaan telah habis masa izin HGU nya seperti PT.Usaha Semesta Jaya (USJ) yang berlokasi di kecamatan Suka Makmue dan Seunagan dengan lahan lebih kurang 1.600 hektar, dan PT Ambiya Putra berlokasi di kecamatan Kuala pesisir dengan luas 101 Hektar,
Sementara itu ada beberapa perusahaan perkebunan sawit yang tidak lagi aktif beberapa tahun dan hampir habis izin HGU nya seperti PT.GSM yang berlokasi di kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur.tambah T.Ridwan.Sang pengacara ini juga memaparkan begitu banyak kasus yang terjadi dilapangan bahkan sampai berujung keranah hukum, akibat dari ketidak jelasan status tanah tersebut. “Banyak warga masyarakat menggarap lahan yang masih hutan belantara dan ditanami kelapa sawit namun akhirnya diklaim masuk ke HGU perusahaan tertentu, padahal perusahaan tersebut tidak pernah mengerjakan lahan tersebut sejak memiliki izin HGU”.imbuhnya.
Padahal sesuai aturan yang ada 2 tahun sejak dikeluarkannya izin HGU perusahaan tersebut wajib mengerjakan lahannya.sebagaimana diatur didalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan juga Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 18 tahun 2021 serta beberapa peraturan menteri ATR dan BPN.
Lebih Lanjut Ridwan mengharapkan pemerintah segera mengambil sikap untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar dan nantinya dilakukan redistribusi kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada guna menghindari permainan mafia tanah yang mencari cara agar tanah bekas HGU menjadi milik pribadi.