Jurnal Investor Mabes | Kelayang Indragiri Hulu,- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum bernomor 14‑293‑6131 yang berlokasi di Jalan Airmolek, Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, diduga kuat telah dijadikan tempat pengalihan pasokan Bahan Bakar Minyak bersubsidi solar dan pertalit oleh pihak‑pihak yang tidak berwenang. Pengamatan yang dilakukan pada Sabtu, 27 Juni 2026, siang hingga malam hari, menunjukkan bahwa aliran BBM jenis Solar maupun Pertalite secara terus‑menerus diserap oleh kendaraan tangki ganda maupun wadah penyimpanan besar milik oknum tertentu, sehingga persediaan yang disiapkan bagi masyarakat umum habis jauh sebelum waktu operasional berakhir.
Pasokan Dikuras Hingga Habis Sebelum Pagi Tiba
Ketika warga datang untuk mengisi kebutuhan kendaraan pada pagi harinya, stok yang tersedia telah dinyatakan kosong oleh pengelola, padahal antrean kendaraan yang membawa hasil pertanian terlihat mengular cukup panjang. Menurut keterangan warga setempat yang menggunakan nama samaran Ide, kondisi ini telah berlangsung lama dan menimbulkan dugaan kuat adanya kerja sama tertutup antara pengelola SPBU dengan para pelangsir demi keuntungan pribadi.
“Kami sudah menunggu hingga malam saat pengiriman tiba, namun giliran kami belum datang bahan bakar sudah diklaim habis. Keesokan paginya saat kami kembali datang untuk mengantre, jawaban yang sama kembali disampaikan. Padahal kami sangat membutuhkannya untuk mengangkut kelapa sawit dan karet dari kebun, namun kepentingan kami seolah diabaikan sama sekali,” ungkapnya.
Sejak lama keluhan serupa telah disampaikan, namun belum ada tindakan nyata yang dilakukan pihak berwenang, sehingga warga berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta perusahaan BUMN pengelola segera mengirimkan tim peninjau guna memeriksa aliran bahan bakar di lokasi tersebut.
Pihak Organisasi Siap Lapor Jika Belum Ada Tindakan
Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Provinsi Riau, Rudi Walker Purba, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat nama‑nama pihak yang diduga berperan dalam jaringan pengalihan bahan bakar tersebut. Oleh sebab itu, jika dalam waktu dekat pelanggaran yang sangat merugikan masyarakat ini tidak ditindaklanjuti, maka laporan resmi akan segera diserahkan kepada Kepolisian Resor Indragiri Hulu agar pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak akan diam saja jika ketimpangan ini terus dibiarkan berlangsung. Pasokan yang disubsidi negara seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan dikumpulkan dan diperjualbelikan kembali oleh kelompok tertentu,” tegasnya.