Bupati Bandung . ( jurnal investigasi mabes ) . Dadang Supriatna berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bandung bisa memberikan laporan perkembangan penanganan stunting setiap minggunya.
Permintaan itu ia sampaikan saat pembukaan Rapat Kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (Rakor TPPS) Kabupaten Bandung, yang digelar DP2KBP3A Kabupaten Bandung di Grand Sunshine Soreang, Kamis (11/7/2024).
"Saya titip ke TPPS Kabupaten Bandung untuk fokus dalam percepatan penanganan stunting, kalau bisa lapor ke saya per minggunya, bagaimana pergerakan angka prevalensi stunting kita. Sebab, Bapak Kapolda Jabar juga selalu menanyakan progresnya setiap minggunya," kata Bupati Bandung.
Bupati mengaku dirinya akan mendukung penuh atas kinerja TPPS, termasuk dalam soal intervensi anggaran. Untuk tahun 2024 ini Pemkab Bandung menggelontorkan anggaran hingga Rp 200 miliar dalam rangka intervensi program penurunan stunting.
Jaminan sebesar itu tersimpan di beberapa dinas terkait penanganan stunting. Bahkan Alokasi Dana Desa (ADD) pun menganggarkan Rp200 juta per desanya.
"Kalau kena kekurangan anggaran, silakan ajukan. Sekarang lagi pembahasan APBD Perubahan 2024. Jelaskan kepada saya apa saja outcome output-nya dan di mana saja lokasinya. Misalkan untuk pemberian makanan tambahan (PMT), dan di dinas mana uangnya disimpan," kata Bupati Dadang Supriatna.
Pada kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS ini turut menandaskan pentingnya Big Data dalam percepatan penurunan stunting. Sebab menurutnya ada perbedaan progres angka prevalensi stunting dari masing-masing lembaga survei.
"Maka dari itu saya tidak akan keluar dari konteks BIg Data, termasuk data prevalensi stunting ini," tandasnya.
Sementara itu angka prevalensi stunting Kabupaten Bandung tahun 2023 mencapai 29,2 persen hasil Survei Nasional (SSGI,SKI). Hasil Survei Nasional (SSGI,SKI) Jawa Barat 2023 sebesar 21,7 persen. Sedangkan Survei Nasional (SSGI,SKI) Indonesia 2023 menunjukan angka prevalensi 21,5 persen.
"Dalam Rakornas kemarin, Pak Presiden Jokowi menargetkan angka prevalensi stunting harus turun sampai 14 persen. Maka dari itu ada delapan indikator yang harus dipenuhi agar target penurunan stunting tahun ini bisa berhasil dicapai," ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun menambahkan, Rakor TPPS kali ini sebagai forum pembahasan masalah stunting di Kabupaten Bandung.
Peserta rakor yang hadir diantaranya para Ketua TPPS dari 31 kecamatan beserta para OPD yang terkait dengan program penurunan stunting. Sebab menurut Hairun, semua perangkat terkait penanganan stunting harus bersinergi, termasuk para camat dan kepala desa.
"Angka prevalensi stunting Kabupaten Bandung tahun 2023 mencapai 29,72 persen hasil Survei Nasional (SSGI,SKI). Memang cukup tinggi. Karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah agar kasus stunting ini bisa menurun di tahun 2024," pungkas Hairun.(*)
JurnalInvestigasi mabes .