DEPOK, - ||
Dewan Kesehatan Rakyat DKR kota Depok kembali meminta siswanya untuk menanyakan tuntutan tindakan beberapa waktu lalu, demikian siaran pers yang dibagikan kepada sejumlah media di Depok, Rabu (3/7-24).
Didampingi sejumlah rekan DKR kota Depok, para siswanya hadir kembali ke SMAN 4 untuk menanyakan tuntutannya.
"Hari ini adalah hari terakhir setelah aksi lalu, kami hadir kembali untuk menanyakan tuntutan kami. Kami butuh kepastian bahwa siswa dari keluarga miskin dan tak mampu harus bisa sekolah," ujar Roy Pangharapan.
Adapun tuntutan DKR yang disampaikan pada aksi Selasa (25/6) adalah Transparansi PPDB dan Sekolah Negeri untuk siswa miskin.
"Ada dua hal utama dalam tuntutan aksi tersebut, yaitu transparansi PPDB SMA dan SMK 2024 dan Sekolah Negeri untuk siswa miskin. Jangan sampai ada siswa yang ditolak bersekeloh lagi," tegas Roy.
DKR meminta agar 22 siswa miskin dan jarak rumahnya dekat dengan sekolah yang gagal masuk sekolah negeri ada kepastian diterima.
"Mereka memiliki hak yang sama yang dijamin undang-undang untuk mendapatkan hak pendidikannya. Pemerintah juga telah mensubsidi mereka melalui sekolah-sekolah negeri," tandas Roy Pangharapan
Setelah sekian lama menunggu akhirnya pihak sekolah yang diwakili oleh Ibu Indri Panitia PPDB SMA 4 menyampaikan bahwa tuntutan tindakan masih diproses, belum ada informasi apapun.
"Kami ditemui oleh perwakilan sekolah dan diminta bersabar menunggu pengumuman resminya," kata Roy Pangharapan.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah orang tua juga membentangkan sejumlah poster yang berisi tuntutan, diantaranya: "Tolong Kami Pak, Anak Kami Belum Bisa Sekolah", "Kami Miskin Butuh Sekolah Pak", "Kemana Lagi Kami Minta Tolong", Kami Miskin Butuh Sekolah Pak ,dan lainnya. *(Merah)*