Lombok Timur, NTB - jurnalinvestigasimabes.com Setelah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada proyek pisik desa terpaksa diganti di tengah jalan oleh tuntutan tuntutan yang diajukan para tokoh pemuda dan masyarakat atas dugaan Penyimpangan Program Sandang Pangan yang dialihkan ke program pisik pada pembukaan jalan,Talut oleh pemerintah desa dengan dana 360 juta,selanjutnya giliran BUMDES yang dipertanyakan oleh sejumlah Pemuda Pemerhati kebijakan desa di Desa Pohgading Timur.(11/07/2024)
Pada Rapat protes, terungkap atas dugaan Penyimpangan Peralihan program Sandang Pangan Ke Pisik Ketua BPD (M.Ahdar) nampak bersemangat memeriksa dan menelusuri detail rincian kesalahan kinerja Pemerintaj Desa, kini giliran BUMDES yang masih diketahui menjalankan simpan pinjam dan belum menuai kemajuan dari ratusan juta nilai anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa,beberapa tokoh muda, dan masyarakat meminta kepada Ketua BPD dan Kepala Desa agar punua Nyali dan taring untuk melakukan kroscek terhadap kinerja Bumdes Desa yang diketahui hingga hari ini belum Punya kemajuan dan belum mampu menjadi penopang bagi PADes Desa Pohgading Timur,".
Beberapa Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda menanyakan transparansi kerja Kepala Desa Pohgading Timur, Empat kali menghubungi melalui pesan dan telepon watsapp malah Kades memblokir nomor Wartawan, ditugaskan juga peran pungsi Ketua BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan, tanggung jawab sebagai pimpinan di Desa untuk melakukan pungsi kontrol terhadap kinerja lembaga lembaga Desa yang ada, jangan hanya saat program PKH ratusan juta bahkan setengah miliar saja baru gesit ikut bersuara mendampingi dan mengontrolnya jalan, giliran yang lain melempem, malah lebih dulu urus urusan yang di luar ranah dan kewenangan seperti otak atik pengurus karang taruna yang secara regulasi dan aturan saja sufah Offside Ketua BPD dan Kepala Desa Pohgading Timur, "terang salah satu pemuda pemerhati kebijakan Desa (Bang Deni).
Banyak warga masyarakat kurang suka dengan kinerja pemerintah Desa dan Ketua BPD yang dinilai Offside dan diluar peran pungsi melakukan kebijakan dan kewenangan tanggung jawab pekerjaan mereka, yang seharusnya mengayomi, memberdayakan dan menyerap aspirasi masyarakat malah sebaliknya, Bang Deni minta Kepada Yang berwenang di hal ini Pj.Bupati Lombok Timur untuk segera melakukan audit pemerintah Desa dan Ketua BPD seblum APH turun langsung mengkroscek permslahan di Desa Pohgading Timur," ungkapnya.
Biro NTB : ( Rian01 )