Andi Maulana Ispirator muda pemerhati stabilitas politik dan kebijakan pemerintah





JAKARTA-||

Pada suatu sore di sebuah Warung Kopi, Saya Bersama kawan dan beberapa kolega coba diskusi ringan mengenai begitu banyak fenomena perpolitikan yang terjadi di Indonesia saat ini 07/02/25


Baik terkait dengan kebijakan pemerintahan di zaman masa Bapak Jokowi yang berdampak pada saat ini maupun kebijakan yang terjadi saat ini yang di pimpin oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto



Kejadian luar biasa yang menjadi perhatian rakyat Indonesia pada saat ini yaitu adanya kebijakan Proyek Stretegis Nasional atau PSN (PIK-2), ditambah Kasus Mega Korupsi 300 Triliun, serta Kolusi dan Nepotisme oleh pemerintahan Bapak Jokowi.



Kasus PSN-PIK2 banyak menarik perhatian para Ulama, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat Banten dan Indonesia, Dimana masyarakat Indonesia menuntut Pemerintah membatalkan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah membuat rakyat banyak kehilangan tempat tinggal, tanah penghidupan dan lain sebagainya


Untuk itu rakyat Indonesia meminta kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto  agar dapat Menjalankan sumpahnya  sesuai amanah UUD 1945 bahwa Republik ini didirikan utk Melindungi segenap tumpah darah , mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga Indonesia tidak dikuasai oleh segelintir orang yang akan merusak Kedaulatan Negara.



Dengan banyaknya mega Kasus di negara yang kita cintai ini, lantas muncul dalam pertanyaan saya, Mungkinkah setelah 79 tahun bangsa dan negara ini merdeka kondisi sekarang justru makin carut marut dan nyaris tidak lagi memiliki kompas dengan arah sesuai cita cita luhur pejuang pendiri Ba


Sesuai dengan apa yang terkandung dalam Ikrar Pengurus Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) adalah Memegang teguh untuk Menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



Maka dari itu salah satu cita cita PADI (Partai Amanat Demokrasi Indonesia) adalah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk dapat mengembalikan konsep pemeritahan yang sekarang kepada  Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang asli.

 

Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) menyadari betul kerusakan berbangsa dan bernegara 10 tahun terakhir ini dikarenakan Pemerintahan yang Menjalankan UUD tahun 2002 hasil daripada amandemen UUD Tahun 1945 yang asli. UUD 2002 secara ideologis mengalir pada Batangtubuh UUD 2002 telah menyimpang dari pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa. Hal ini karena UUD 2002 tidak selaras lagi dengan Pancasila sebagaimana dimaksud Pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.


*TRANSFORMASI UUD*

PADI melihat dengan adanya transformasi dari UUD Tahun 1945 ke UUD tahun 2002 pasca reformasi dengan berlakunya UUD 2002 telah terbuka penjajahan baru yang polanya sangat berbeda dengan jaman dulu. Dunia penjajahan telah bergeser secara soft agresif menggunakan dimensi ekonomi, politik, moral, sosial, budaya, serta pembodohan dan pemiskinan. Belum lagi serbuan global mengalir deras hampir tanpa filter akibatnya dekadensi iman agama, sex bebas, hingga adu domba antar masyarakat oleh buzer buzer, serta perusakan masif tatanan etika birokrasi negara. Kemajuan IT seiring derasnya arus global  menjadi media empuk menganeksasikan pola penjajahan baru melalui ideologi kapitalism, liberalism dan komunism. 


Saya melihat betapa cerdik dan piawainya penjajah era modern ini, tanpa kita tanpa sadari yang jadi musuh justru bangsa kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Mulai dari korupsi, judi on line, sabu-sabu, miras, industri makanan haram baik pelaku maupun kurban adalah saudara atau sedulur-sedulur kita sebagai pendistribusi, pelaku dan mereka bersedia menjadi tameng pemain utama sesungguhnya dimotori oleh bangsa asing terutama China. Kita jadi bertikai diantara sesama saudara sebangsa setanah air dan tentunya ini tidak kondusif untuk membangunkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi ideologi dan konstitusi yang hidup ditengah-tengah peradaban. Belajar dari tempo dulu pejuang Indonesia Muda aksi-aksi perjuangan politik selalu dilatarbelakangi dengan semangat kebangsaan yang termotivasi nilai  spiritual keagamaan. Rasa kedaerahan, perbedaan suku, agama dan bahasa maupun tingkat pendidikan terpinggirkan karena dorongan yang kuat mewujudkan satu kebangsaan dan cinta tanah air. Bangsa ini mesti mencontoh spirit kejuangan masa perjuangan dulu bila kita ingin lepas dari  penjajahan era modern sekarang ini. 


Saya membaca perubahan UUD 1945 ke UUD tahun 2002 hasil dar amandemen, Adalah bagian Reformasi & Penghiatan atas cita cita bangsa yg diamanahkan leluhur pendiri bangsa melalui Pembukaan UUD tahun 1945 dan Isinya.


Kita harus jujur bahwa saat ini kita lemah disegala lini, baik ekonomi, hankam, budaya, ditambah hilangnya nilai gotong royong & persatuan, pendidikan agama dikesampingkan, melainkan untuk kepentingan mereka sebagai pemilik modal (Oligarki) yg haus akan HARTA, TAHTA, Dan WANITA.


*Pemuda PADI*


Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) dengan berpedoman akan sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia menjadikan kebulatan tekad atau ikrar kecintaan PADI pada tanah air serta menghilangkan keberbedaan dengan memegang teguh asas ‘’Bhinekka Tunggal Ika”.


PADI mengajak para Pemuda bangsa dari Sabang sampai Merauke bahwa Indonesia ada karena adanya rasa menyatukan diri sebagai keluarga dan dengan bersatunya suku suku, dengan latar belakang yg berbeda bahasa, agama, adat kebiasaan dll.


PADI dengan meminjam falsafah SEPATU, PADI akan terus bersama, dan saling beriring jika satu sisi di depan maka sisi lain dibelakangnya dan sebaliknya, serta posisi sejajar ketika PADI berdiri. 


*PADI*

Tumbuh Bersama

*PADI*

Maju Bersama

*PADI*

Solusi Buat Indonesia 



Semoga bermanfaat


Wassalam,

Andi Maulana

Waketum DPP PADI


Dok.photo

Bersama Bapak Mayjen TNI AD  HEWI

(Kemenkopolhukam) 


Andi Maulana 


Lebih baru Lebih lama