Airjoman – ||
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan kinerja Pejabat (PJ) Kepala Desa Airjoman yang diketahui berinisial TT, setelah lebih dari satu tahun menjabat namun dinilai tidak menunjukkan capaian kinerja yang signifikan. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh mahasiswa Universitas Tanjungbalai yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial dan pengawasan publik di tingkat desa.
Menurut informasi yang diperoleh tim awak media, TT menjabat sebagai PJ Kepala Desa Airjoman menggantikan almarhum Sayuti Sihombing, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa secara definitif. Semasa hidupnya, almarhum dikenal aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bahkan beberapa hasil pembangunan beliau masih bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya hingga kini.
Namun pasca wafatnya Sayuti Sihombing dan diangkatnya TT sebagai PJ, warga mulai merasakan stagnasi dalam roda pemerintahan desa. Sejumlah program pembangunan dan kegiatan sosial yang biasanya berjalan setiap tahun kini mandek tanpa kejelasan arah kebijakan maupun realisasi kegiatan.
Mahasiswa Angkat Bicara: PJ Dinilai Pasif dan Tidak Transparan
Mahasiswa dari Universitas Tanjungbalai yang melakukan kontrol sosial terhadap pemerintahan desa menyatakan bahwa keberadaan PJ TT tidak membawa dampak berarti bagi masyarakat. Bahkan, beberapa di antara mereka telah menjalin komunikasi langsung dengan TT, namun mengaku tidak melihat adanya inisiatif konkret dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
“Sampai sekarang belum ada langkah nyata dari PJ. Warga juga bingung, kegiatan desa tidak berjalan. Anggaran desa juga tidak jelas digunakan untuk apa,” ujar salah satu mahasiswa yang meminta namanya dirahasiakan.
Para mahasiswa ini juga menyoroti kurangnya transparansi informasi publik dari pihak balai desa. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada laporan kegiatan tahunan ataupun bentuk pertanggungjawaban yang dipublikasikan kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun melalui forum musyawarah desa.
Warga Merasa Kecewa dan Minta Evaluasi Kinerja
Warga desa yang ditemui tim media juga menyuarakan kekecewaan serupa. Beberapa tokoh masyarakat menyebutkan bahwa jabatan PJ seharusnya bersifat sementara namun tetap harus menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
“Kalau memang tidak sanggup menjalankan amanah, lebih baik diganti saja. Kami di desa ini butuh pemimpin, bukan hanya pengisi posisi,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat Airjoman.
Menurut mereka, keberadaan PJ seharusnya menjadi jembatan bagi transisi kepemimpinan desa agar tetap stabil dan produktif. Namun dalam kenyataannya, ketidakhadiran program maupun pelayanan publik dari balai desa justru membuat banyak urusan masyarakat menjadi terhambat.
Desakan untuk Pemerintah Kabupaten: Evaluasi dan Tindak Lanjut
Sejumlah aktivis, mahasiswa, dan jurnalis yang tergabung dalam tim media mitra masyarakat mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja PJ Kepala Desa Airjoman. Mereka meminta agar ada audit terbuka dan peninjauan langsung terhadap aktivitas serta penggunaan anggaran desa selama masa jabatan TT.
“Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan dari pihak berwenang. Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat bawah, tidak boleh dibiarkan kosong tanpa kerja,” tegas salah satu jurnalis senior yang ikut dalam investigasi ini.
Mereka juga berharap agar Pemkab segera menunjuk sosok yang lebih layak dan berintegritas untuk memimpin desa Airjoman bila memang terbukti TT tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Harapan Warga: Kembalikan Fungsi Pemerintahan Desa yang Sesungguhnya
Warga Airjoman sangat berharap agar roda pemerintahan desa kembali berjalan seperti saat dipimpin almarhum Sayuti Sihombing, yang dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif membangun desa.
“Sampai sekarang bangunan dan program dari almarhum Sayuti masih ada. Tapi sejak TT jadi PJ, satu pun tidak ada yang dilanjutkan. Tidak ada program, tidak ada pembangunan, bahkan informasi desa pun tidak sampai ke masyarakat,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini dinilai sangat ironis, mengingat desa seharusnya menjadi tempat tumbuhnya semangat gotong-royong dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan warganya.
Dengan harapan besar pada perubahan, masyarakat, mahasiswa, dan awak media sepakat akan terus mendorong terbentuknya pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada rakyat.
---
Redaksi:
Jon Erwin Simarmata
Jurnalis Independen junalivestigasimabes
Mitigasi Sosial dan Advokasi Masyarakat