Bireuen, Aceh — Kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di kawasan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, kini tengah menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena proses hukumnya yang berlarut-larut, tetapi juga karena munculnya dua dokumen visum et repertum yang dinilai janggal, serta dugaan permainan dalam penanganan kasus oleh pihak-pihak terkait.
Dua visum tersebut, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Peulimbang, masing-masing ditandatangani oleh dua tenaga medis berbeda, yakni dr. Nurul dan dr. Rina. Namun, baik visum yang digunakan oleh pelapor (Fina) maupun visum yang digunakan oleh dr. Nurul untuk melaporkan balik seorang saksi (Alras), sama-sama tidak mencantumkan nama korban maupun identitas pelaku. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kredibilitas dan fungsi visum dalam sistem hukum.
Visum Tanpa Identitas, Laporan Polisi Jadi Tidak Bermakna?,Visum pertama digunakan oleh Fina untuk melaporkan dugaan penganiayaan ke Polsek Jeunib. Namun, bukannya mendapatkan perlindungan dan proses hukum yang tegas, laporan tersebut justru dibelokkan ke arah upaya damai oleh aparat kepolisian. Langkah mediasi ini menimbulkan kecurigaan publik, mengingat peristiwa yang dilaporkan berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan yang seharusnya diproses secara hukum, bukan didamaikan begitu saja.
Lebih mengejutkan lagi, visum kedua, yang kali ini ditandatangani oleh dr. Rina, justru digunakan oleh dr. Nurul untuk melaporkan balik Alras ke Polres Bireuen dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Alras sendiri merupakan saksi kunci sekaligus pihak yang sebelumnya aktif mengungkap dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
Keterangan Dokter Berubah-ubah, Klarifikasi Ditolak,Keterangan dari dr. Nurul pun menjadi sorotan tajam. Pada awalnya, ia mengaku bahwa dirinya lah yang memeriksa Fina dan menerbitkan visum tersebut. Namun, dalam pernyataan selanjutnya, dr. Nurul justru mengatakan bahwa visum itu adalah hasil pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Rina. Pergantian narasi ini menciptakan keraguan publik mengenai keabsahan visum serta profesionalisme para pihak medis yang terlibat.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, baik dr. Nurul maupun dr. Rina enggan memberikan keterangan resmi ataupun klarifikasi kepada media maupun pihak berwenang.
Alras Kembali Ke Polres, Dinkes dan IDI Dituding Tutup Mata,Setelah sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen terkait pengaduannya, Alras memutuskan untuk kembali memberikan keterangan tambahan kepada penyidik Polres Bireuen. Ia menegaskan bahwa laporan balik terhadap dirinya merupakan bentuk pembalasan yang mencoreng prinsip keadilan, dan mendesak agar kasus ini segera diproses secara hukum.
Lebih lanjut, Alras juga sempat mengajukan permohonan klarifikasi internal kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen. Namun, permohonan tersebut sama sekali tidak direspons. Bahkan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bireuen yang kabarnya tersinggung atas kritik Alras, menolak permintaan klarifikasi yang disampaikan secara resmi.
Sorotan Publik dan Tuntutan Transparansi,Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat akan adanya ketertutupan dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam sistem pelayanan kesehatan maupun penegakan hukum di daerah. Kasus ini tidak hanya mempertanyakan integritas tenaga medis, tetapi juga mengungkap potensi kompromi hukum di tingkat kepolisian dan instansi pemerintah daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat hukum di Aceh menyatakan bahwa kasus seperti ini dapat menjadi preseden buruk jika tidak segera ditangani secara transparan dan profesional. Lembaga seperti IDI dan Dinas Kesehatan harus berperan aktif dalam menegakkan etika profesi, bukan justru terkesan melindungi oknum.
Harapan Akan Keadilan,Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari Polres Bireuen, Dinas Kesehatan, serta IDI Kabupaten Bireuen dalam menindaklanjuti kasus ini. Tuntutan utama yang muncul adalah: transparansi dalam proses visum, klarifikasi dari pihak medis, serta pengusutan tuntas dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Fina.
Apapun hasil dari proses hukum ini nantinya, yang jelas, kasus ini telah membuka mata banyak pihak akan pentingnya sistem pengawasan yang ketat di sektor kesehatan dan peradilan, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang, manipulasi data medis, maupun kriminalisasi terhadap pelapor.
Alras