Senin, 7 Juli 2025
jurnalinvestigasimabes.com | Bireuen – Sekretaris Jenderal Media Independen Online (MIO) Indonesia, Drs. Hasan Leupe, mengecam keras tindakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bireuen yang dinilai mencemarkan nama baik seorang wartawan berinisial AR. Selain itu, Hasan juga menilai bahwa tindakan tersebut mencoreng prinsip kebebasan pers serta keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Drs. Hasan Leupe menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan-pernyataan yang beredar belakangan ini dari sejumlah pihak yang diduga merupakan kelompok pendukung oknum-oknum dokter terlibat dalam dugaan praktik visum palsu di Puskesmas Peulimbang, Bireuen.
"Setelah sebelumnya mencuat tuduhan intimidasi terhadap dokter tanpa bukti yang jelas, kini muncul lagi berita baru yang menyebut wartawan AR adalah wartawan gadungan. Ini sudah keterlaluan. Saya jadi heran, Ketua IDI ini tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau memang tidak memahami apa itu legalitas seorang wartawan," ujar Hasan dengan nada tegas.
Hasan menjelaskan bahwa AR adalah wartawan yang sah dan tercatat dalam box redaksi media, serta memiliki legalitas sebagai jurnalis profesional. "Menyebutnya sebagai gadungan tanpa dasar adalah fitnah yang sangat mencederai profesi wartawan," tambahnya.
Ia juga mempertanyakan kredibilitas Ketua IDI Bireuen yang berinisial ZD, yang dinilainya tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin organisasi profesi yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan kebenaran.
"ZD sebagai Ketua IDI malah tampil di media online dan secara terang-terangan terkesan membela oknum-oknum yang diduga melakukan praktik visum palsu. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan tanggung jawab profesinya. Alih-alih membantu mengungkap kebenaran, dia justru menutupi dengan menyudutkan wartawan," ujarnya.
Menurut Hasan, tindakan membuat opini-opini tak berdasar yang menyerang wartawan adalah bagian dari upaya menutupi kebenaran soal dugaan praktik visum palsu agar publik tidak mengetahui fakta yang sebenarnya.
"Kami sebagai bagian dari komunitas pers akan terus mengawal kasus ini dan tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya pembungkaman informasi. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi, dan tidak boleh dikangkangi oleh siapa pun," tutup Hasan.***