Jakarta, 28 Agustus 2025 – Ibukota Jakarta kembali akan menjadi pusat perhatian publik pada Kamis (28/8/2025). Ribuan buruh dari berbagai daerah dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi ini diprakarsai Partai Buruh bersama sejumlah koalisi serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi akan dipusatkan di dua titik utama, yaitu Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. Gelombang massa buruh diperkirakan datang dari berbagai kawasan industri di Jabodetabek dan luar kota.
Menurut keterangan Said Iqbal, buruh akan bergerak dengan rute berbeda sesuai asal daerah:
- Dari Cikarang → masuk ke Jakarta melalui jalur tol.
- Dari Cikupa-Balaraja (Tangerang) → menggunakan jalur tol menuju Senayan.
- Dari Bogor-Depok → melalui Jalan Raya Bogor hingga ke Jakarta Pusat.
- Dari Pulo Gadung dan Sunter → menggunakan jalur arteri menuju Gedung DPR.
Selain di Jakarta, aksi solidaritas buruh juga akan digelar serentak di berbagai kota besar lain, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, hingga Gorontalo.
Gerakan nasional ini mengusung tema HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
Said Iqbal menyebut ada sejumlah isu utama yang menjadi fokus aksi:
-
Kenaikan upah minimum 8,5–10,5 persen pada 2026
- Perhitungan ini merujuk pada putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2024, dengan mempertimbangkan inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen.
-
Penghapusan sistem outsourcing
- Buruh menolak meluasnya praktik alih daya, termasuk di BUMN, meskipun MK telah membatasi hanya untuk pekerjaan penunjang.
-
Reformasi pajak buruh
- Tuntutan utama meliputi kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak atas THR dan pesangon.
-
Pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru
- DPR dan pemerintah dianggap belum menunjukkan kemajuan nyata, padahal aturan baru wajib disahkan maksimal dua tahun setelah putusan MK keluar.
Selain itu, Partai Buruh juga menyoroti perlindungan bagi pekerja digital platform, pekerja medis, transportasi, tenaga pengajar, hingga jurnalis.
Isu tambahan lain yang diusung adalah pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan revisi RUU Pemilu untuk sistem pemilu 2029.
Rekayasa Lalu Lintas dan Pengamanan
Menyikapi aksi yang diperkirakan melibatkan puluhan ribu massa, Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengatakan rekayasa lalin akan diberlakukan secara situasional di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Kompleks DPR/MPR, dan area sekitar Istana Negara.
“Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan. Prinsipnya agar masyarakat tetap bisa beraktivitas normal. Kami imbau peserta aksi tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan pengguna jalan lainnya,” kata Komarudin di Monas, Rabu (27/8/2025).
Sementara itu, Dishub DKI juga menyiapkan perubahan rute Transjakarta yang melintas titik aksi. Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo, menyebut rekayasa akan dilakukan secara fleksibel.
“Misalnya dari arah timur ke barat atau sebaliknya, rute Transjakarta bisa berubah menyesuaikan kondisi lapangan. Kami akan lihat kepadatan massa di depan Gedung DPR dan Istana,” jelas Syafrin.
Untuk menjaga keamanan, Polda Metro Jaya akan menurunkan lebih dari 4.500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemda DKI. Aparat juga akan melakukan pemantauan lewat CCTV hingga siaran langsung media sosial guna mencegah provokasi.
Said Iqbal memastikan aksi ini akan dilakukan secara damai, namun pihak kepolisian mengingatkan potensi kemacetan tidak bisa dihindari, terutama di kawasan Slipi, Gatot Subroto, Harmoni, dan Medan Merdeka.
Dengan agenda yang besar dan menyangkut hajat hidup pekerja, aksi 28 Agustus 2025 diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi buruh terbesar di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.