Jakarta, 29 Agustus 2025 – Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap DPR RI kian membesar. Aksi demonstrasi yang digelar buruh, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil di depan Gedung DPR RI justru berujung hampa. Para wakil rakyat yang seharusnya hadir mendengar aspirasi, malah dinilai “menghilang” dan enggan menemui rakyatnya.
Pakar hukum internasional dan ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., dengan nada tegas mempertanyakan:“
Jakarta, kemana nih kalian wahai para anggota dewan pada saat rakyat mengadukan nasib mereka? Bukannya menemui dan menerima aspirasi, malah ngilang kabur ditelan bumi. Padahal kalian digaji besar bahkan baru naik gaji. Ini bentuk pengkhianatan pada amanah rakyat,” ujarnya dalam wawancara via sambungan telepon, Jumat (29/8/2025).
Momen besar peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI baru saja usai. Upacara besar serentak dari Sabang sampai Merauke dengan kibaran bendera Merah Putih membawa makna mendalam: bahwa rakyat Indonesia seharusnya benar-benar merdeka, sejahtera, dan mendapat keadilan.
Namun, di balik semarak perayaan itu, Prof. Nasomal menilai ada jurang besar antara janji kemerdekaan dengan realitas kerja DPR dan DPRD. Menurutnya, rakyat memberikan amanah melalui pemilu agar wakil rakyat membantu mengarahkan pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, amanah itu justru diabaikan.
Prof. Nasomal mengingatkan bahwa DPR RI memiliki berbagai komisi dengan lingkup kerja jelas – dari pertahanan, keuangan, perdagangan, energi, hingga kesehatan dan HAM. Seharusnya, komisi-komisi ini menjadi kanal rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
Namun faktanya, ketika rakyat turun ke jalan, baik di Jakarta maupun daerah, para legislator memilih bersembunyi.“
Aksi buruh, mahasiswa, dan masyarakat hanya disuguhi gas air mata dan ancaman penangkapan. Bukannya disambut dialog, mereka malah dihadapkan dengan represif aparat. Ini kegagalan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat,” kata Prof. Nasomal.
Prof. Nasomal mengurai sejumlah kebijakan pemerintah yang kontroversial sepanjang tahun 2025 dan sikap bungkam DPR RI maupun DPRD:
- Januari 2025: Kenaikan PPN 12% di tengah daya beli rakyat yang ambruk.
- Februari 2025: Pencabutan izin pengecer gas melon oleh Menteri ESDM, bikin rakyat menjerit.
- 2018–2025: Skandal bensin oplosan Petralite rugikan negara Rp193,7 triliun, tak disentuh hukum.
- Maret 2025: Penundaan pengangkatan CPNS, picu keresahan generasi muda.
- Juni 2025: Kerusakan alam di Raja Ampat akibat tambang, DPR diam.
- Juni 2025: Polemik 4 pulau Aceh diserahkan ke Sumut, berpotensi memecah persatuan bangsa.
- Agustus 2025: PPATK blokir 122 juta rekening rakyat, termasuk TKI dan pelajar di luar negeri.
- Agustus 2025: Pajak PBB naik 200%–1200%, beban berat untuk masyarakat.
Di sisi lain, DPR justru menyetujui kenaikan gaji anggota dewan.“
Kenaikan gaji DPR di atas penderitaan rakyat adalah penghinaan. Wakil rakyat lebih sibuk menambah kesejahteraan pribadi, sementara rakyat makin tercekik oleh kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Prof. Nasomal menilai diamnya DPR dalam setiap kebijakan merugikan rakyat, menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.“
Apa salah mahasiswa dan rakyat turun demo? Itu hak konstitusional. Tapi justru mereka dianggap musuh, dipukuli, diintimidasi. DPR bukannya membela rakyat, malah memilih jadi penonton bisu,” katanya.
Menurut Prof. Nasomal, catatan kelam DPR tahun 2025 akan terus diingat rakyat dan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa Partai Oposisi Merdeka (POM) yang ia pimpin akan terus mengawal suara rakyat.“
Indonesia adalah milik rakyat, bukan segelintir elit. DPR harus kembali pada jati diri: menerima aspirasi rakyat, bukan melarikan diri,” pungkasnya.
📌 Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. – Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), Pakar Hukum Internasional & Ekonom.