Jakarta —||
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait rencana pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Langkah ini menjadi salah satu keputusan strategis di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo yang menandai arah baru dalam pembenahan institusi penegak hukum terbesar di Indonesia tersebut.
Dalam Surpres yang dikirim ke DPR, Presiden Prabowo mengusulkan dua nama perwira tinggi (pati) Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit. Keduanya adalah Komjen Syahardiantono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, serta Komjen Dedi Prasetyo, yang kini menduduki posisi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).
Sejak menjabat Kapolri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jenderal Listyo Sigit dikenal sebagai figur reformis yang mendorong transformasi di tubuh Polri. Namun, dinamika sosial, tantangan keamanan, serta berbagai peristiwa yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir membuat pemerintah menilai perlunya penyegaran kepemimpinan dan arah strategis baru di Polri.
“Presiden ingin ada percepatan reformasi di tubuh Polri. Figur yang dipilih nanti diharapkan mampu menata organisasi dan merespons dinamika sosial dengan pendekatan humanis, bukan represif,” ujar salah satu anggota Komisi III DPR RI yang enggan disebutkan namanya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat stabilitas nasional, mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, serta mempererat sinergi antara Polri, TNI, dan lembaga pemerintah lainnya.
Profil Singkat Dua Kandidat Kapolri
1. Komjen Syahardiantono
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 ini dikenal sebagai perwira yang tegas, disiplin, dan berorientasi pada penegakan hukum berbasis data dan bukti. Ia mengawali kariernya sebagai Kapolres Kota Pasuruan pada 2008.
Sepanjang perjalanan kariernya, Syahardiantono menempati sejumlah jabatan strategis seperti Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), hingga akhirnya dipercaya menjadi Kabareskrim Polri sejak Agustus 2025.
Rekam jejaknya di bidang penegakan disiplin internal serta penanganan kasus-kasus besar di tingkat nasional menjadikan Syahardiantono disebut-sebut sebagai sosok ideal untuk memimpin Polri dalam masa transisi dan peneguhan reformasi hukum.
2. Komjen Dedi Prasetyo
Sementara itu, Komjen Dedi Prasetyo, lulusan Akpol 1990, dikenal publik melalui perannya di bidang komunikasi dan manajemen krisis Polri. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri, kemudian dipercaya menjadi Kapolda Kalimantan Tengah, Asisten SDM Kapolri, dan akhirnya diangkat sebagai Wakapolri pada Agustus 2025.
Dedi dikenal sebagai figur yang humanis, komunikatif, dan memiliki jaringan lintas lembaga yang luas. Pendekatannya yang inklusif terhadap masyarakat dan kemampuan membangun citra positif Polri membuatnya mendapat dukungan dari sejumlah kalangan politik dan masyarakat sipil.
Proses di DPR dan Tahapan Selanjutnya
Surpres yang telah diterima DPR RI akan dibahas oleh Komisi III, yang berwenang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kedua calon. Setelah proses tersebut selesai, Komisi III akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden.
Presiden kemudian akan menetapkan satu nama secara resmi sebagai Kapolri baru.
Menurut sumber di lingkungan parlemen, pembahasan Surpres dijadwalkan berlangsung pada masa sidang DPR awal November 2025. Mayoritas fraksi disebut mendorong agar proses seleksi dilakukan secara transparan, cepat, dan mengedepankan profesionalisme, mengingat situasi keamanan nasional yang membutuhkan stabilitas segera.
Harapan Terhadap Kapolri Baru
Pergantian pucuk pimpinan Polri ini diharapkan tidak hanya sekadar rotasi jabatan, tetapi menjadi momentum penting dalam mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, memperkuat profesionalisme penegakan hukum, serta meneguhkan posisi Polri sebagai pelindung dan pengayom rakyat.
Dengan masuknya era kepemimpinan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menantikan sosok Kapolri yang mampu menjembatani reformasi internal dan menjawab tantangan zaman — dari kejahatan digital, konflik sosial, hingga penguatan hukum yang berkeadilan.
Tr_32