Jakarta – 2 Oktober 2025 | Gelombang kasus kekerasan terhadap wartawan dan aktivis kembali mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Mulai dari jurnalis yang dipukul hingga buta, aktivis agraria yang dipenjara, hingga wartawan lain yang dihajar mafia obat. Rentetan peristiwa ini memicu kecaman keras dari Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional, ekonom, sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka.
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan menegaskan bahwa Polri dan TNI harus diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang disebutnya sebagai “burem” (buram dan gelap). Ia menyebut, bila negara terus diam, maka sinyalemen negara gagal melindungi suara kebenaran akan makin nyata.“
Ini bukan sekadar kasus kriminal, ini darurat demokrasi. Wartawan dipukul, aktivis dipenjara, dan rakyat dipaksa diam. Jika negara membiarkan, maka rakyat mendapat pesan yang mengerikan: jangan bicara kebenaran, atau kamu akan dibungkam,” ujar Prof. Sutan di Jakarta, Rabu (2/10/2025).
Kasus Pertama: Wartawan Dianiaya, Hukum Mandek
Di Bekasi, Diri Ambarita, seorang wartawan, dipukul brutal hingga mengalami kebutaan di mata kiri dan luka serius lainnya. Namun hingga kini, pelaku belum ditangkap, bahkan tidak jelas arah penyelidikan dari aparat penegak hukum.
Nasib serupa menimpa Tahan Purba, wartawan di Sumatra Utara, yang dikeroyok empat pria. Bukannya mendapat perlindungan hukum, Tahan justru dilaporkan balik dan kini berstatus sebagai terlapor.
“Ini jelas bentuk pembungkaman terhadap pers,” tegas Prof. Sutan. “Jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol malah jadi korban kekerasan, bahkan kriminalisasi.”
Kasus Kedua: Aktivis Agraria Dibungkam
Di Aceh Singkil, aktivis agraria Yakarim Munir Lembong kini dipenjara akibat laporan pidana perusahaan sawit PT. Delima Makmur, meski sengketa sebenarnya adalah perkara perdata.
Dalam surat terbuka dari balik jeruji, Yakarim menulis jeritan perlawanan:“
Para pejuang yang tak pernah mati justru sedang diadili oleh konspirasi oligarki. Kami korban dari sistem yang ingin membungkam perjuangan.”
Kuasa hukumnya, Zahrul, SH, menegaskan bahwa penahanan ini adalah kriminalisasi. “Tidak ada alasan hukum menahan Yakarim. Ini murni sengketa perdata. Penahanan ini jelas upaya membungkam pembela hak rakyat,” ujarnya.
Kasus Ketiga: Mafia Obat Serang Wartawan
Tak hanya di Bekasi dan Aceh Singkil, di Bandung juga terjadi kekerasan terhadap jurnalis. Ade Gusma Putra, wartawan media Viral Jakarta, dipukuli mafia obat tramadol di Pasar Caringin saat tengah melakukan peliputan investigasi. Ade mengalami luka-luka serius akibat serangan tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang serangan terhadap pers di Indonesia. Alih-alih dilindungi, wartawan justru berhadapan dengan bahaya nyata di lapangan.
Satu Pola: Membungkam Kebenaran
Ketiga kasus tersebut—wartawan yang dipukul, aktivis yang dipenjara, dan jurnalis yang dianiaya mafia obat—menunjukkan pola yang sama: suara kritis dibungkam.“
Ketika rakyat bersuara, mereka dipukul. Ketika rakyat menggugat, mereka dipenjara. Ketika wartawan menulis kebenaran, mereka dianiaya,” tegas Prof. Sutan
Apa yang terjadi hari-hari ini bukan hanya deretan kasus hukum. Ini adalah darurat demokrasi. Negara tampak abai, hukum terkesan tunduk, sementara oligarki semakin berani memanfaatkan aparat dan sistem untuk membungkam suara-suara kebenaran.
Pertanyaan besar pun muncul:
- Di mana Dewan Pers?
- Di mana Komnas HAM?
- Di mana para elite politik yang dulu lantang bicara demokrasi?
Yakarim bukan kriminal. Ia adalah anak dari Hj. Rafi’ Barus, perempuan pejuang yang pernah dibuang secara politik. Tumbuh di pinggir Sungai Leu Cinendang, Aceh Singkil, Yakarim menjadi simbol perjuangan akar rumput melawan kerakusan korporasi dan kelalaian negara
Hari ini, Diri Ambarita tak bisa lagi melihat. Tahan Purba jadi terlapor. Ade Gusma Putra dipukuli mafia obat. Yakarim Munir Lembong mendekam di balik penjara.
“Besok bisa jadi giliran kita semua,” tulis Yakarim dalam seruannya dari balik jeruji.
Prof. Sutan menutup pernyataannya dengan lantang:
Bangkitlah rakyat! Bila hukum telah jadi alat kekuasaan, bila keadilan dijual kepada oligarki, maka kita tak bisa tinggal diam. Presiden harus segera memerintahkan Polri dan TNI untuk menegakkan hukum yang sejati, bukan hukum pesanan.”
Frof nasomal