JURNAL INVESTIGASI MABES | RANTAU KASAI,— Situasi di lahan sawit milik Masyarakat Adat Rantau Kasai memanas. Sabtu, 14 Februari 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, sekelompok orang dilaporkan mendatangi area kebun yang selama ini diklaim sebagai wilayah kelola adat. Kehadiran kelompok tersebut diduga berkaitan dengan pihak Agrinas.
Informasi itu segera memicu respons keras dari Penggawa Melayu Riau.
Komandan Pasukan Khusus Penggawa Melayu Riau, Dt. Syarifuddin Anju, menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang berpotensi menciptakan ketegangan sosial di wilayah adat. Ia menyatakan telah menerima titah dari Panglima Tinggi Penggawa Melayu Riau, Dt. Afrizal Anjo, untuk melakukan konsolidasi organisasi.
Menurut Syarifuddin, persoalan di Rantau Kasai bukan sekadar sengketa teknis perkebunan. “Ini menyangkut hak adat dan marwah masyarakat Melayu di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Penggawa Melayu Riau menyatakan 24 organisasi kemelayuan telah menyepakati pengiriman perwakilan ke Rantau Kasai. Total 1.200 orang disebut siap turun pada Senin mendatang. Masing-masing organisasi mengirimkan 50 orang.
Langkah ini, kata mereka, merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat yang merasa tertekan oleh kehadiran kelompok yang dianggap bukan bagian dari komunitas setempat.
Penggawa Melayu Riau menilai, apabila benar terdapat mobilisasi pihak luar untuk memasuki wilayah adat tanpa komunikasi yang layak, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap struktur sosial tempatan.
Dalam pernyataannya, Penggawa Melayu Riau menyoroti dugaan adanya pola “pecah belah” yang dapat memicu konflik horizontal. Mereka menilai mendatangkan kelompok tak dikenal ke tengah masyarakat adat merupakan langkah yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial.
“Jangan jadikan masyarakat adat sebagai tamu di rumahnya sendiri,” kata Syarifuddin.
Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki legitimasi historis dan sosial atas ruang hidupnya. Segala bentuk intervensi tanpa penghormatan terhadap hak tersebut dinilai mencederai harkat dan martabat Puak Melayu.
Penggawa Melayu Riau mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Mereka menyatakan kehadiran 1.200 orang tersebut bertujuan untuk pengawalan moral dan solidaritas, bukan untuk menciptakan konflik baru.
Namun, mereka juga menyampaikan peringatan tegas: jika terdapat tindakan sepihak yang merugikan masyarakat adat, maka dampak sosial yang timbul menjadi tanggung jawab pihak yang memicu situasi.
Rantau Kasai kini menjadi titik perhatian. Bagi Penggawa Melayu Riau, persoalan ini bukan semata soal kebun sawit. Ini soal kehormatan.