JAKARTA – ||
Upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas praktik judi online dinilai belum sepenuhnya efektif dan masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Berdasarkan data resmi pemerintah, sejak Oktober 2024 hingga periode 2025–2026, lebih dari 1,3 juta konten terkait judi online telah ditangani. Selain itu, puluhan ribu rekening bank dan dompet digital juga telah diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan.
Meski demikian, praktik judi online masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai kemunculan situs baru yang cepat menjadi tantangan utama dalam pemberantasan aktivitas ilegal tersebut.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan masih berfokus pada pemblokiran akses, sementara penanganan terhadap pelaku utama dinilai belum optimal.
“Selama aktor utama dan jaringan pengelolanya belum tersentuh secara maksimal, maka penindakan akan terus berulang,” ujar seorang analis kebijakan publik dalam keterangannya.
Selain itu, para pakar hukum juga menyebut bahwa judi online saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara, dengan server dan operasional yang kerap berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam proses penegakan hukum.
Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital turut menjadi perhatian sejumlah pihak. Beberapa organisasi masyarakat mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang telah dijalankan.
Di sisi lain, pemerintah sendiri mengakui bahwa langkah pemblokiran yang dilakukan masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku.
Masyarakat berharap adanya langkah yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pemblokiran, tetapi juga penindakan hukum terhadap jaringan utama serta penguatan kerja sama internasional.
Upaya pemberantasan judi online dinilai memerlukan pendekatan yang terintegrasi agar dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sumber: Kompilasi data dan laporan periode 2025–2026