JAWA BARAT –||
Proses penegakan hukum atas laporan masyarakat yang diajukan oleh Meri Heriyanto terus menunjukkan perkembangan. Penanganan perkara oleh jajaran kepolisian di wilayah Karawang dan Sumedang disebut berjalan sesuai prosedur, dengan penyampaian perkembangan kasus secara berkala melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh kepolisian di wilayah Karawang, penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara atau tahap P-19 sebelum kembali diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka berinisial Dedi Supriadi guna melengkapi unsur pembuktian.
Sementara itu, di wilayah Sumedang, aparat kepolisian juga sedang menangani laporan terkait dugaan pernikahan siri yang melibatkan Elis Nuryani dan Dedi Supriadi. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian telah melakukan klarifikasi serta permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi dan ahli pidana.
Tahapan berikutnya yang direncanakan penyidik ialah menggelar perkara guna menentukan langkah hukum lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Meri Heriyanto selaku pelapor menyampaikan apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum yang dinilainya telah menjalankan tugas secara profesional dan terbuka kepada pelapor.
“Kami terus memantau perkembangan perkara melalui SP2HP yang diberikan penyidik. Harapan kami, proses hukum ini dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan,” ujar Meri Heriyanto.
Di sisi lain, Redaksi Jurnal Investigasi.com turut berharap penanganan laporan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Karawang, dapat memperoleh respons yang lebih cepat sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
Pihak kepolisian sendiri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan setiap laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, transparansi, serta akuntabilitas tanpa adanya pungutan maupun imbalan dalam proses penegakan hukum.
Perkembangan perkara ini dinilai menjadi salah satu bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik melalui proses penanganan laporan masyarakat yang terbuka dan profesional.
Medriyanto