Oleh : Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla.
KEMARIN dalam rapat paripurna, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan badan baru bernama Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Badan ini, disebut-sebut akan menjadi sistem pengelolaan ekspor sumber daya alam terbesar dan paling strategis dalam sejarah Indonesia modern.
Banyak pihak kemudian bertanya:
* Untuk apa sebenarnya DSI dibentuk?
* Apa tujuan utamanya?
* Apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia?
Berikut, rangkuman pembahasan yang menjadi bahan diskusi nasional:
1. Menutup celah manipulasi pajak (Under-Invoicing)
Yakni; masalah yang selama ini terus terjadi.
Salah satu penyebab rakyat belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam, adalah maraknya praktik manipulasi dokumen ekspor seperti :
* Under-invoicing
* Transfer pricing
* Pengalihan keuntungan ke luar negeri
Nilai ekspor dilaporkan lebih kecil agar pajak menjadi rendah, sementara keuntungan besar dialihkan ke anak perusahaan di negara-negara suaka pajak.
Akibatnya:
* Negara kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah
* Daerah penghasil tetap miskin
* Kekayaan alam keluar, tetapi manfaatnya minim dirasakan rakyat
Dengan Adanya DSI, mulai September 2026, produsen swasta tidak lagi mengekspor langsung ke pembeli luar negeri.
Seluruh Dokumen ekspor, Sistem pembayaran, Jalur transaksi, Verifikasi volume dan harga, dipusatkan melalui sistem satu pintu DSI.
Kementerian Keuangan memperkirakan, sistem ini mampu menyelamatkan potensi kebocoran pendapatan negara hingga; Rp. 2.653 Triliun per Tahun, atau sekitar US$ 150 Miliar, yang selama ini diduga bocor keluar negeri.
Memaksa Devisa Hasil Ekspor (DHE), masuk kedalam negeri.
Masalah yang terjadi; selama ini, sebagian besar uang hasil ekspor sumber daya alam Indonesia:
* disimpan di bank luar negeri,
* berputar di pusat keuangan asing,
* dan tidak mengendap di sistem keuangan nasional.
Akibatnya:
* Likuiditas perbankan nasional lemah
* Rupiah rentan tekanan
* Ekonomi daerah penghasil tidak bergerak maksimal
Dengan adanya DSI, pemerintah mewajibkan seluruh transaksi hasil ekspor masuk ke sistem perbankan Indonesia.
Dana tersebut nantinya, digunakan untuk:
* memperkuat nilai tukar Rupiah,
* memperbesar kapasitas pembiayaan nasional,
* meningkatkan kekuatan cadangan devisa,
* dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
DSI diproyeksikan menjadi instrumen ekonomi strategis negara, untuk menjaga kedaulatan finansial Indonesia.
Mengubah pendapatan, menjadi Program Pengentasan Kemiskinan
Masalah yang selama ini terjadi; Negara sering menghadapi keterbatasan anggaran untuk:
* membangun daerah terpencil,
* mempercepat infrastruktur,
* mendirikan sekolah kejuruan,
* meningkatkan kualitas SDM,
* dan memperkuat jaminan sosial rakyat miskin.
Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar.
Dengan adanya DSI; Tambahan pendapatan negara dari penertiban ekspor diproyeksikan langsung masuk ke APBN.
Dana tersebut, direncanakan menjadi bahan bakar pembangunan nasional untuk:
* program prorakyat,
* pembangunan pendidikan,
* peningkatan kualitas tenaga kerja,
* percepatan infrastruktur,
* dan pemerataan ekonomi daerah penghasil komoditas.
DSI disebut-sebut bukan sekadar badan ekspor, tetapi mesin baru pemerataan ekonomi nasional.
Memperkuat Posisi Tawar Indonesia di Pasar Global
Masalah yang selama ini terjadi; Pengusaha lokal sering kali hanya menjadi:
* pengikut harga pasar,
* penerima harga global,
* dan tidak memiliki kekuatan menentukan harga komoditas.
Keuntungan besar, lebih banyak dinikmati rantai perdagangan internasional dibanding daerah penghasil.
Dengan adanya DSI, sebagai entitas raksasa yang mengendalikan volume ekspor komoditas strategis Indonesia, DSI diproyeksikan mampu:
* memperkuat posisi tawar Indonesia,
* menentukan arah harga pasar,
* mengurangi dominasi tengkulak internasional,
* dan meningkatkan keuntungan nasional.
Indonesia diarahkan, tidak lagi hanya menjadi; “Price Taker”, melainkan mulai bergerak menjadi “Price Setter” dalam perdagangan komoditas dunia.
KESIMPULAN BESAR
DSI dipandang, sebagai upaya negara untuk :
* menertibkan tata niaga ekspor,
* mengamankan devisa nasional,
* menghentikan kebocoran kekayaan alam,
* memperkuat APBN,
* dan mengembalikan hasil sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Jika berhasil dijalankan secara konsisten, DSI dapat menjadi salah satu langkah ekonomi paling monumental dalam sejarah Indonesia modern.
“Kekayaan alam Indonesia bukan sekadar untuk diekspor, tetapi harus menjadi alat kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat!" (Red)