_Sudah dua Minggu Viral, Laporan Pungli Bansos Tag Wali Kota Depok di Facebook Tak Ditindaklanjuti_
DEPOK, - ||
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) pada penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kelurahan Bojong Pondok Terong (Boponter), Kecamatan Cipayung, Kota Depok, menjadi sorotan tajam publik.
Laporan itu mencuat, setelah seorang warga dengan akun Facebook bernama Suprayitno Kepoy, memposting dugaan pungli secara terbuka di grup Info Depok. Dalam postingannya, ia bahkan menandai akun resmi Wali Kota Depok, Supian Suri.
"Pak Walikota, pungli bansos merajalela. Kasihan yang terima bansos harus bayar dengan harga tidak wajar. Periksa juga oknum petugas bansosnya, karena jadi pengepul uang pungli untuk diduga oknum kelurahan Bojong Pondok Terong. Nanti foto menyusul kalau sudah rame," tulisnya, yang langsung memicu berbagai komentar warga.
Tampilan laporan tertanggal 11 September, jelas kalau ini bukan baru, sudah 2 minggu viral namun Pemkot belum bertindak! Sungguh ironis, padahal Warga sudah tag langsung @supiansuri - artinya sudah coba jalur resmi tapi tidak direspon.
Postingan tersebut mengindikasikan adanya dugaan praktik pungutan sistematis, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) justru diminta membayar sejumlah uang dengan nilai tidak wajar sebagai syarat menerima bantuan yang seharusnya gratis.
Padahal, sesuai aturan Kementerian Sosial penyaluran bantuan sosial untuk warga masyarakat miskin tidak dipungut biaya apapun. Bansos adalah hak warga yang dibiayai uang negara.
Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) yang telah coba melakukan penelusuran awal, menilai laporan warga tersebut bukan hal sepele.
"Dugaan di Boponter ini memperkuat laporan yang sudah masuk ke kami yang diduga juga terjadi di beberapa titik lain. Modusnya sama, warga diminta uang transport atau uang administrasi. Ini bukan lagi oknum, ini soal bobolnya sistem pengawasan," tegas Inisiator For-WIN, FC-Goest, Rabu (24/9).
For-WIN telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada kedua pihak, Lurah dan pihak Dinas Sosial Kota Depok. Namun hingga hari ini, Lurah maupun Dinsos Depok, masih bungkam dan belum memberikan jawaban resmi.
Namun demikian, seorang Staf Dinsos bidang Kesmas bernama Yon, merespon via WhatsApp dengan meminta For-WIN agar menyampaikan surat resmi sehingga bisa dijawab resmi.
"Kalau Dinsos terus bungkam, maka publik wajar bertanya, pengawasan Pemkot Depok di mana? Wali Kota perlu turun tangan langsung periksa Dinsos dan Kelurahan Boponter," tambah Goest.
Hingga berita ini ditayangkan, Lurah Bojong Pondok Terong dan Kepala Dinas Sosial Kota Depok belum berhasil dikonfirmasi. PerwiraSatu masih membuka ruang hak jawab.
Red.