Diduga Beroperasi dengan 19 Excavator, Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya Disorot, APH Diminta Bertindak

 .



NAGAN RAYA_||

JurnalInvestigasiMabes.com—||

 Dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menjadi sorotan. Aktivitas yang disebut-sebut menggunakan sekitar 19 unit alat berat jenis excavator itu memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya.


Berdasarkan pantauan awak media pada Rabu (28/10/2026), aktivitas penambangan emas diduga masih berlangsung di lokasi tersebut. Sejumlah alat berat dilaporkan digunakan dalam kegiatan itu. Namun, legalitas pertambangan, identitas pihak yang bertanggung jawab, serta dokumen perizinan yang dimiliki masih perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.



Kondisi tersebut mendorong masyarakat dan awak media meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan langsung guna memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki izin pertambangan yang sah atau justru merupakan aktivitas penambangan tanpa izin.



Keberadaan sekitar 19 unit excavator di lokasi yang diduga menjadi area pertambangan emas perlu mendapat perhatian serius. Apabila kegiatan tersebut terbukti dilakukan tanpa izin yang diwajibkan, para pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memeriksa dokumen perizinan, mengidentifikasi pemilik alat berat, menelusuri pihak yang mengoperasikan kegiatan, serta memastikan asal-usul dan jalur distribusi hasil tambang.


Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai ada atau tidaknya penindakan terhadap aktivitas yang dilaporkan tersebut. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa aparat setempat membiarkan kegiatan itu berlangsung ataupun terdapat pihak yang membekingi operasional tambang


Pemberantasan pertambangan ilegal merupakan bagian penting dari penegakan hukum di sektor mineral dan batu bara. Komitmen pemberantasan praktik tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan yang profesional, transparan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.


Masyarakat berharap Polres Nagan Raya, Polda Aceh, serta instansi teknis yang berwenang menindaklanjuti informasi mengenai dugaan PETI di Desa Pulo Teungoh.


Penanganan yang transparan diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai status perizinan kegiatan, dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.



Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, wartawan berupaya meminta konfirmasi kepada Geuchik Desa Pulo Teungoh, Dedi, melalui nomor WhatsApp yang diperoleh redaksi.


Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons atau keterangan resmi dari yang bersangkutan.


Redaksi juga belum memperoleh penjelasan dari pihak pengelola atau pemilik kegiatan pertambangan mengenai legalitas operasional, perizinan, maupun tanggapan atas informasi yang berkembang di masyarakat.


Belum adanya tanggapan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan atau pembiaran oleh pihak yang bersangkutan.



Dugaan pertambangan emas tanpa izin dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hasil pemeriksaan dan pemenuhan unsur tindak pidana.


**1. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**


Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenai pidana penjara paling lama **5 tahun** dan denda paling banyak **Rp100 miliar**.


Sanksi tersebut dapat diterapkan apabila unsur pelanggaran terbukti dan ketentuan yang berlaku memang terpenuhi.


**2. Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**


Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, ketentuan pidana lingkungan dapat dipertimbangkan.


Pasal 98 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3 miliar–Rp10 miliar. Penerapannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur yang ditentukan undang-undang.


**3. Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**


Apabila kerusakan atau pencemaran lingkungan terjadi akibat kelalaian dan memenuhi unsur pidana yang ditentukan, Pasal 99 dapat menjadi salah satu ketentuan yang diperiksa oleh penyidik.


Penerapan pasal lingkungan tidak otomatis berlaku hanya karena terdapat aktivitas penambangan. Harus ada pemeriksaan terhadap perbuatan, dampak, unsur kesalahan, dan bukti yang relevan.




Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aktivitas PETI di Desa Pulo Teungoh. Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif untuk memastikan status perizinan, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum maupun kerusakan lingkungan.


Apabila ditemukan bukti pelanggaran, penindakan diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut memiliki dasar perizinan yang sah, pihak berwenang perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Hasan l



Lebih baru Lebih lama