MAMUJU, JurnalInvestigasiMabes.com_||
Gelombang penolakan terhadap rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, terus menguat. Jaringan Surat Rakyat (JSR) secara resmi menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar menghentikan rencana aktivitas pertambangan PT Perminas di wilayah tersebut.
Permohonan itu disampaikan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, tanah leluhur, serta ruang hidup masyarakat adat di Mamuju.
Direktur Eksekutif Jaringan Surat Rakyat, Dedi, menegaskan bahwa persetujuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat dari akar rumput, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kami dengan segala hormat memohon kebijaksanaan Bapak Presiden RI untuk berkenan mendengarkan aspirasi masyarakat Mamuju. Suara masyarakat ini merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara,” ujar Dedi, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, masyarakat berharap pemerintah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk memastikan keberlangsungan lingkungan hidup.
“Harapan kami, Pemerintah Pusat dapat menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam,” tuturnya.
Sikap penolakan juga disampaikan AR, Koordinator Masyarakat Adat Mamuju. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat menempatkan kelestarian lingkungan dan keberadaan tanah leluhur sebagai hal utama yang harus dilindungi.
“Kami menolak tambang Logam Tanah Jarang karena lingkungan dan tanah leluhur kami lebih utama dan penting,” tegas AR.
Bagi masyarakat adat, tanah leluhur bukan sekadar wilayah tempat tinggal, melainkan bagian dari identitas, sejarah, budaya, serta keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Oleh karena itu, JSR bersama masyarakat meminta agar setiap rencana pengelolaan sumber daya alam di Mamuju mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
Dedi menjelaskan bahwa permohonan kepada Presiden tersebut didasarkan pada sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Salah satunya adalah Pasal 33 Ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selain itu, Pasal 18B Ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang memenuhi ketentuan konstitusi.
JSR juga Merujuk Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara Pasal 28I Ayat (3) menekankan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
“Masyarakat Mamuju hanya bermaksud mempertahankan ruang hidup dan tanah leluhurnya secara damai, sesuai hak yang dijamin Konstitusi,” ucap Dedi.
Melalui surat permohonan tersebut, JSR bersama masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia.
Pertama, meminta Presiden mempertimbangkan rencana aktivitas pertambangan Logam Tanah Jarang PT Perminas di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dengan mempertimbangkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Kedua, meminta Presiden Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta meninjau kembali perizinan PT Perminas di Mamuju, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
Ketiga, penerapan pertimbangan moratorium terhadap aktivitas PT Perminas di wilayah adat Mamuju sampai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan mendapatkan kejelasan.
Keempat, meminta kepada Presiden Menteri dan instansi terkait, khususnya Kementerian ESDM, untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap terlindungi.
JSR menilai evaluasi secara menyeluruh diperlukan agar kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah rencana pertambangan.
Dedi menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara santun, damai, dan melalui jalur konstitusional. Pihaknya berharap Presiden dapat memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat Mamuju dan memastikan setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan publik.
“Kami menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden RI sebagai Bapak Bangsa yang senantiasa mendengarkan suara rakyat. Kami menyampaikan aspirasi ini dengan cara yang santun dan damai, serta akan terus mengawal secara konstitusional,” tutup Dedi.
Hingga informasi dalam pemberitaan sumber tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan resmi PT Perminas maupun pemerintah terkait izin izin rencana aktivitas penambangan tersebut.
Perkembangan permasalahan ini masih memerlukan penjelasan dari pihak perusahaan dan instansi yang berwenang, terutama mengenai status rencana kegiatan, perizinan, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di Kabupaten Mamuju.
**Sumber informasi:** Pikiran Rakyat Sulbar — “Jaringan Surat Rakyat Minta Presiden Hentikan Aktivitas PT Perminas di Mamuju”.

