KALIMANTAN,JURNAL INVESTIGASI MABES_||
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan kembali menjadi sorotan serius. Kabut asap pekat yang menyelimuti Kutai Barat, Kalimantan Timur, serta Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat kegiatan pendidikan, hingga melumpuhkan penerbangan akibat jarak pandang yang membahayakan keselamatan.
Situasi ini bukan sekadar persoalan kebakaran lahan, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Jika penanganan tidak berjalan efektif, dampak kabut asap berpotensi terus membebani warga yang harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah kualitas udara yang memburuk.
Berdasarkan laporan Kompas.com pada 24 Oktober 2026, karhutla yang berlangsung selama berbulan-bulan di Kutai Barat telah memicu persoalan serius, termasuk meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan terganggunya aktivitas penerbangan.
Kondisi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menjadi salah satu gambaran nyata dampak karhutla berkepanjangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam bahan pemberitaan, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di wilayah tersebut sempat mencapai angka 516. Angka itu berada dalam kategori berbahaya dan menunjukkan tingkat pencemaran udara yang sangat mengkhawatirkan.
Paparan asap dalam jangka waktu panjang menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.
Dampak kesehatan juga tercermin dari data Dinas Kesehatan Kutai Barat yang mencatat 1.504 kasus ISPA selama periode Juni hingga September 2026.
Meski peningkatan kasus perlu dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai faktor kesehatan, angka tersebut menjadi peringatan penting mengenai perlunya perlindungan masyarakat di tengah kondisi udara yang tercemar.
Tidak hanya kesehatan, sektor pendidikan turut terdampak. Kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak sekolah dilaporkan dialihkan menjadi Belajar dari Rumah (BDR) selama hampir tiga bulan akibat kabut asap.
Kondisi tersebut memperlihatkan betapa luasnya dampak karhutla. Ketika sekolah harus mengubah sistem pembelajaran dan masyarakat menghadapi risiko kesehatan, penanganan kebakaran tidak lagi cukup dipandang sebagai kegiatan pemadaman semata.
Dampak serupa terjadi di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kabut asap pekat menyelimuti kawasan perkotaan dan Bandara Tjilik Riwut, sehingga aktivitas penerbangan mengalami gangguan serius.
Pada Sabtu, 24 Oktober 2026, jarak pandang di Palangka Raya dilaporkan turun hingga sekitar 100 meter pada pukul 11.00 WIB berdasarkan informasi yang dikutip dari laporan pemantauan meteorologi.
Sementara itu, laporan Prokalteng pada hari yang sama menyebutkan jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut sempat merosot hingga 150 meter. Kondisi tersebut menyebabkan dua penerbangan dibatalkan demi menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat.
Sebelumnya, gangguan penerbangan juga dilaporkan terjadi dalam skala lebih besar. Menurut laporan detikKalimantan pada 23 Oktober 2026, sebanyak 18 jadwal penerbangan domestik, terdiri atas sembilan kedatangan dan sembilan keberangkatan, dibatalkan pada 22 Oktober akibat jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Pembatalan tersebut berdampak pada perjalanan masyarakat, baik yang hendak berangkat maupun yang akan tiba di Palangka Raya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa karhutla dapat menimbulkan efek berantai. Asap yang dihasilkan kebakaran tidak hanya mengganggu warga di sekitar titik api, tetapi juga dapat melumpuhkan layanan transportasi yang menjadi penghubung antardaerah.
Keselamatan penerbangan harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, pemantauan jarak pandang dan koordinasi antara pengelola bandara, BMKG, maskapai, serta instansi penanggulangan bencana menjadi sangat penting selama kabut asap masih mengganggu operasional.
Di balik gangguan penerbangan, ancaman terhadap kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan.
Kabut asap mengandung partikel halus dan berbagai polutan yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Paparan tersebut berpotensi memperburuk kondisi kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan.
Di Kutai Barat, data yang disampaikan dalam bahan pemberitaan mencatat 1.504 kasus ISPA selama Juni hingga September 2026.
Sementara itu, untuk Palangka Raya, bahan informasi yang menjadi dasar pemberitaan menyebutkan jumlah kasus ISPA mencapai belasan ribu. Angka tersebut perlu dipastikan kembali melalui data resmi Dinas Kesehatan setempat, termasuk periode pencatatan dan definisi kasus yang digunakan.
Data kasus ISPA tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh penyakit disebabkan oleh kabut asap. Namun, ketika peningkatan gangguan pernapasan terjadi bersamaan dengan memburuknya kualitas udara, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah daerah bersama instansi kesehatan perlu memastikan pelayanan medis tetap mudah diakses, terutama bagi warga yang mengalami keluhan pernapasan selama periode kabut asap.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kualitas udara, langkah perlindungan kesehatan, dan lokasi pelayanan kesehatan yang dapat diakses apabila kondisi memburuk.
Berulangnya dampak karhutla menunjukkan bahwa penanganan kebakaran membutuhkan langkah yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga pemulihan kawasan terdampak.
Pemerintah pusat dan daerah bersama aparat terkait perlu memastikan bahwa titik-titik kebakaran terpantau dan ditangani secara cepat sesuai kondisi lapangan.
Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga penting dilakukan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, proses pemeriksaan harus dilaksanakan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan, termasuk pelaporan dini ketika menemukan kebakaran serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu munculnya titik api.
Langkah penanganan juga perlu memperhatikan karakteristik lahan gambut yang dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Kebakaran yang tampak padam di permukaan belum tentu sepenuhnya selesai apabila masih terdapat titik panas di dalam tanah.
Karena itu, pemantauan lanjutan dan verifikasi kondisi lapangan menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran kembali meluas.
Di tengah kondisi kabut asap, masyarakat di wilayah terdampak disarankan mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai saat diperlukan, serta mengikuti informasi resmi dari instansi kesehatan dan lingkungan.
Warga yang mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan yang memburuk perlu segera mencari pertolongan medis.
Sementara itu, calon penumpang pesawat di Palangka Raya sebaiknya memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat menuju bandara.
Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko dan mengantisipasi perubahan jadwal akibat kondisi cuaca serta jarak pandang.
Peristiwa di Kutai Barat dan Palangka Raya menjadi pengingat bahwa dampak karhutla tidak berhenti ketika api terlihat mengecil. Asap dapat terus mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika kualitas udara mencapai tingkat berbahaya dan penerbangan harus dibatalkan demi keselamatan, situasi tersebut menuntut penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah perlu terus menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka, termasuk data titik api, kualitas udara, dampak kesehatan, serta langkah perlindungan bagi masyarakat.
Pada saat yang sama, evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang dengan dampak yang semakin luas.
Jurnal Investigasi Mabes menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan transparansi penanganan bencana harus menjadi perhatian bersama. Karhutla bukan hanya persoalan api di kawasan hutan dan lahan, melainkan persoalan kemanusiaan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Uki007_JURNAL INVESTIGASI MABES.

