Polda Bali Amankan 29 Pengecer BBM Nakal, Jual Pertalite hingga Rp200 Ribu per Botol, Polisi Buru Dugaan Penimbun Besar

 


DENPASAR,JURNAL INVESTIGASI MABES_||

 Kepolisian Daerah Bali bersama jajaran polres memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gangguan distribusi dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sebanyak 29 orang pengecer Pertalite diamankan karena diduga memanfaatkan situasi sulit untuk meraup keuntungan dengan menjual BBM jauh di atas harga normal.


Pengungkapan tersebut menjadi perhatian serius karena BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat. Di tengah kesulitan mendapatkan bahan bakar, praktik penjualan dengan harga tidak wajar dinilai berpotensi semakin membebani warga, terutama pengendara, pekerja harian, dan masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.


Berdasarkan pemberitaan detikBali pada Senin, 19 Oktober 2026, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, AKBP Chandra C. Kesuma, menyampaikan bahwa kepolisian masih menyelidiki kemungkinan adanya penimbun Pertalite dalam skala besar.


29 Orang Diamankan, Delapan Masih Diperiksa


Dari total 29 orang yang diamankan oleh jajaran kepolisian, sebanyak 21 orang dikenai pembinaan berupa sanksi sosial dan kewajiban lapor. Langkah tersebut diambil karena mereka dikategorikan sebagai pelanggar skala kecil yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut.


Sementara itu, delapan orang lainnya masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai hasil penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan.


Kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak serta tingkat pelanggaran yang dilakukan.


Pertalite Dijual hingga Rp200 Ribu per Botol


Modus yang ditemukan adalah membeli Pertalite di SPBU, kemudian memindahkan bahan bakar ke botol plastik atau wadah lain untuk dijual kembali dengan harga tinggi.


Dalam sejumlah kasus, Pertalite berukuran sekitar 1,5 liter ditawarkan dengan harga Rp50.000 hingga Rp200.000 per botol. Penjualan juga dilakukan melalui media sosial dan transaksi langsung dengan pembeli.


Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa total sekitar 753 liter Pertalite, botol plastik, jeriken, kendaraan, serta uang tunai yang diduga berasal dari transaksi penjualan.


Besarnya harga jual tersebut memperlihatkan bagaimana situasi gangguan pasokan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat.


Polisi Selidiki Kemungkinan Penimbun Besar


Polda Bali menyatakan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya penimbun BBM berskala besar masih berlangsung. Hingga konferensi pers pada 19 Oktober 2026, kepolisian menyebut belum menemukan fakta yang menunjukkan adanya penimbun besar dalam rangkaian kasus pengecer tersebut.


Meski demikian, penyelidikan tetap diperlukan untuk mengetahui apakah praktik penjualan kembali BBM dengan harga tinggi hanya dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan jaringan yang lebih luas.


Langkah penindakan juga diharapkan tidak berhenti pada pengecer di tingkat bawah, tetapi turut mengungkap apabila ditemukan pihak yang sengaja menimbun atau menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi.


Pengawasan Distribusi Harus Diperketat


Situasi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.


Pengawasan di SPBU, penelusuran transaksi mencurigakan, serta koordinasi antara kepolisian, Pertamina, dan instansi terkait perlu terus diperkuat. Masyarakat juga diimbau membeli BBM melalui saluran resmi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pihak berwenang.


Di tengah kondisi yang menyulitkan warga, praktik mengambil keuntungan secara berlebihan dari kebutuhan mendasar masyarakat patut menjadi perhatian bersama.


Jurnal Investigasi Mabes menegaskan pentingnya pengawasan yang transparan, penegakan hukum yang proporsional, dan perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh BBM sesuai ketentuan.


Red.



Lebih baru Lebih lama