JAKARTA, JURNAL INVESTIGASI MABES_||
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP). Sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena dana yang diduga diselewengkan berkaitan dengan anggaran kedaruratan bencana, yang semestinya digunakan untuk mendukung penanganan situasi darurat dan membantu masyarakat terdampak bencana.
Dalam perkara tersebut, KPK turut menyita barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar, berupa uang tunai, mata uang asing, emas, tabungan emas, dan aset kripto. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.
LIMA TERSANGKA DARI UNSUR PEJABAT DAN SWASTA
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yang terdiri atas unsur tenaga ahli, pejabat pengadaan, dan pihak swasta.
Mereka adalah Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, serta Syifa Nrika Ghifarin.
Gabriel Purwaka Sigit diketahui menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, Bima Setiawan dan Richard Erlangga merupakan tenaga ahli yang disebut dalam perkara tersebut.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin.
KPK menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti. Meski demikian, dugaan tindak pidana yang disangkakan masih harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MODUS DUGAAN SUAP DALAM PENGADAAN
Penyidik mendalami dugaan pemberian dan penerimaan imbalan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai. Dalam pengungkapan awal, KPK menyoroti dugaan permintaan biaya atau fee kepada penyedia agar memperoleh paket pengadaan tertentu.
Proses pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung juga menjadi salah satu aspek yang diperiksa penyidik, termasuk dugaan konflik kepentingan serta hubungan antara pihak yang terlibat dalam pengadaan dan sejumlah penyedia barang maupun jasa.
KPK turut menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.
Penyidikan masih diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh bagaimana mekanisme pengadaan berlangsung, berapa nilai transaksi yang diduga bermasalah, serta siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik yang disangkakan.
BARANG BUKTI RP5,47 MILIAR, UANG DAN EMAS JADI SOROTAN
Dalam rangkaian OTT dan penyidikan, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai sekitar Rp5,47 miliar.
Barang bukti tersebut meliputi:
Uang tunai sekitar Rp3,35 miliar.
Uang asing sebesar 7.500 dolar Amerika Serikat dan 9.000 dolar Singapura.
Sebanyak 56 keping emas dengan berat keseluruhan sekitar 133 gram.
Tabungan emas seberat 192 gram.
Aset kripto dengan nilai sekitar Rp1,10 miliar.
Penyidik juga menelusuri asal-usul aset dan kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Keberadaan barang bukti tersebut menjadi bagian dari upaya pembuktian, tetapi penetapan status hukum atas setiap aset tetap bergantung pada hasil penyidikan dan proses hukum selanjutnya.
DANA DARURAT BENCANA TAK BOLEH MENJADI AJANG MENCARI KEUNTUNGAN
Dana Siap Pakai memiliki peran penting dalam mendukung penanganan keadaan darurat bencana. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola anggaran, transparansi pengadaan, dan pengawasan terhadap penggunaan uang negara.
Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik suap, perkara ini bukan sekadar persoalan administrasi pengadaan. Kasus tersebut juga menyangkut pertanggungjawaban pejabat dan pihak swasta yang terlibat dalam penggunaan anggaran publik.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa dana kebencanaan dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai peraturan. Pengawasan yang kuat diperlukan agar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi bencana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
KPK DIDORONG MENGUNGKAP ALIRAN DANA SECARA MENYELURUH
Penanganan perkara ini perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen pengadaan, penelusuran aliran uang, pemeriksaan hubungan antara para pihak, hingga penilaian terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Publik juga menantikan kejelasan mengenai nilai pengadaan yang menjadi objek perkara, besaran dugaan suap, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Di sisi lain, setiap pihak yang diperiksa harus tetap diperlakukan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah. Status tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Jurnal Investigasi Mabes akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB ini, terutama terkait hasil penyidikan, penelusuran aset, dan langkah penegakan hukum berikutnya.
Red.

