ASAHAN, SUMATERA UTARA,JURNAL INVESTIGASI MABES_||
Dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada bantuan alat pemotong padi berupa mesin combine harvester yang berada di wilayah Rawang Baru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang diperoleh tim investigasi Jurnal Investigasi MABES, alat pertanian tersebut diduga merupakan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani Mandiri, dengan ketua kelompok bernama Haposan Butar Butar.
Namun, muncul dugaan serius bahwa bantuan alat pertanian tersebut justru diperjualbelikan dengan nilai transaksi yang disebut-sebut mencapai Rp200 juta.
Apabila informasi tersebut benar, tentu persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Sebab, bantuan Alsintan yang bersumber dari anggaran pemerintah pada prinsipnya diperuntukkan untuk mendukung produktivitas pertanian dan kepentingan kelompok tani, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.
Tim Jurnal Investigasi MABES mempertanyakan bagaimana proses pengawasan terhadap bantuan tersebut. Apakah Dinas Pertanian mengetahui keberadaan dan status kepemilikan alat tersebut? Apakah petugas PPL yang bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan kelompok tani mengetahui adanya dugaan transaksi jual beli tersebut?
Jika benar terjadi transaksi jual beli bantuan pemerintah senilai Rp200 juta, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses penyaluran, status aset, serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan alat pertanian tersebut.
Jangan sampai bantuan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani justru menjadi objek transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan.
Tim investigasi juga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Asahan segera memberikan klarifikasi terbuka terkait:
Tahun berapa bantuan mesin pemotong padi tersebut disalurkan?
Dari sumber anggaran mana bantuan tersebut berasal?
Apakah bantuan tersebut tercatat sebagai aset pemerintah atau bantuan yang telah diserahterimakan kepada kelompok tani?
Apakah benar terjadi transaksi jual beli dengan nilai sekitar Rp200 juta?
Apakah ketua Kelompok Tani Mandiri, Haposan Butar Butar, telah memperoleh izin atau persetujuan apabila alat tersebut dialihkan?
Apa fungsi pengawasan PPL terhadap keberadaan dan pemanfaatan Alsintan tersebut?
APH DIMINTA TURUN TANGAN
Tim Jurnal Investigasi MABES mendesak Inspektorat Kabupaten Asahan dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penelusuran apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pertanian tersebut.
Pemeriksaan perlu mencakup dokumen penyaluran bantuan, berita acara serah terima, daftar inventaris, kondisi alat, pihak yang menguasai alat, serta bukti transaksi apabila benar terjadi jual beli.
Dinas Pertanian juga diminta tidak tinggal diam dan segera memberikan penjelasan kepada publik.
Jangan sampai program bantuan pemerintah yang menggunakan uang negara kehilangan tujuan akibat lemahnya pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan transaksi tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Tim Jurnal Investigasi MABES membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Haposan Butar Butar, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, serta petugas PPL yang bertanggung jawab.
KAPERWIL SUM_UT/ JON ERWIN
SIMARMATA +62 821-9399-6533
JURNAL INVESTIGASI MABES.