Diduga Bayar Upah di Bawah UMP DKI Jakarta, Kebijakan Gaji Karyawan PT Bertindo Mitra Utama di Ruko Mega Sunter Disorot





JAKARTA –||


 Kebijakan pengupahan terhadap sejumlah karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT Bertindo Mitra Utama, perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi dan beralamat di kawasan Ruko Mega Sunter, Jakarta Utara, menjadi sorotan.




Berdasarkan informasi dan keluhan yang dihimpun awak media, perusahaan tersebut diduga menerapkan sistem pembayaran gaji dengan istilah BLT (sebagaimana disebut oleh karyawan), sebesar Rp600.000 per minggu. Namun, sejak awal tahun 2026, nominal pembayaran tersebut disebut mengalami pengurangan menjadi Rp500.000 per minggu.





Selain gaji mingguan, karyawan disebut hanya menerima uang makan sebesar Rp15.000 per hari serta uang jalan sesuai kesepakatan perusahaan dengan karyawan.




Kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait kesesuaian pengupahan dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan.




Jika pembayaran Rp500.000 per minggu dihitung berdasarkan rata-rata 52 minggu dalam setahun, nominalnya hanya sekitar Rp2,16 juta per bulan. Angka tersebut terpaut cukup jauh dari besaran UMP DKI Jakarta 2026.




Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat status karyawan sebagai pekerja PKWT tidak serta-merta menghapus hak mereka untuk memperoleh perlindungan dan pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.








Tidak hanya persoalan gaji, sejumlah karyawan yang bertugas sebagai driver pengiriman unit juga mengeluhkan dugaan keterlambatan pembayaran uang jalan.




Menurut informasi yang diterima awak media, keterlambatan tersebut membuat para driver terpaksa menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan operasional perjalanan, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran tol.




Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi para pekerja. Sebab, biaya operasional pengiriman seharusnya memiliki mekanisme pembayaran yang jelas agar tidak terus-menerus membebani keuangan pribadi karyawan.




Para driver berharap perusahaan dapat memperbaiki sistem pembayaran uang jalan sehingga kebutuhan operasional pengiriman dapat dipenuhi tepat waktu.








Selain persoalan upah dan keterlambatan uang jalan, muncul pula keluhan mengenai dugaan adanya perlakuan berbeda atau diskriminasi terhadap sebagian karyawan.




Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui bentuk perlakuan yang dimaksud, pihak-pihak yang terlibat, serta apakah terdapat perbedaan perlakuan yang tidak memiliki dasar objektif.




Awak media memandang bahwa setiap pekerja, baik karyawan tetap maupun PKWT, berhak memperoleh perlakuan yang adil, kepastian hak, serta lingkungan kerja yang layak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.








Sebagai perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja, PT Bertindo Mitra Utama perlu memastikan kebijakan pengupahan dan pemenuhan hak karyawan berjalan sesuai ketentuan hukum.




Ketentuan mengenai pengupahan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pemerintah mengenai pengupahan yang berlaku.




Penerapan upah minimum juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai masa kerja, waktu kerja, struktur dan skala upah, serta komponen penghasilan yang diperhitungkan.




Karena itu, dugaan pembayaran upah di bawah UMP tersebut perlu diperiksa oleh instansi ketenagakerjaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan.






Atas berbagai keluhan tersebut, awak media mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) DKI Jakarta, khususnya pengawas ketenagakerjaan, untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap sistem pengupahan serta pelaksanaan hak-hak pekerja di PT Bertindo Mitra Utama.




Pemeriksaan diharapkan mencakup sistem pembayaran gaji mingguan, uang makan, uang jalan, keterlambatan biaya operasional, hingga dugaan perlakuan diskriminatif terhadap karyawan.




Apabila ditemukan pelanggaran, diharapkan instansi berwenang mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.






Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kebijakan pengupahan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak manajemen PT Bertindo Mitra Utama.




Redaksi JurnalInvestigasiMabes.com (JIM) membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab terkait seluruh keluhan yang disampaikan karyawan.




Pemberitaan ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi pekerja sekaligus fungsi kontrol sosial pers agar hak-hak tenaga kerja memperoleh perhatian dan perlindungan sebagaimana mestinya.




Jangan sampai para pekerja dituntut menjalankan kewajiban secara maksimal, sementara hak-hak mereka justru menjadi persoalan yang tidak kunjung mendapatkan kepastian.




Tembusan 


Depnaker


Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)


Red

Lebih baru Lebih lama