Roy Pangharapan:
_*"Menteri Nadiem Ngapain Saja?!”*_
DEPOK, - ||
Sungguh miris, masih saja terjadi di negeri ini, hampir setiap tahun ada saja fenomena miring yang mencoreng dunia pendidikan kita khususnya di Kota Depok. Lagi-lagi, siswa dari golongan keluarga miskin di tolak masuk sekolah negeri.
Tak pernah lelah, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok pun kembali menggelar aksi solidaritas untuk 22 siswa keluarga miskin yang ditolak bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok tersebut.
“Kami dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok tidak akan pernah lelah, untuk terus kembali menggelar aksi solidaritas demi membela kepentingan warga miskin Kota Depok yang notabene punya hak pendidikan di bumi Indonesia ini,” ujar Roy Pangharapan ketua DKR Kota Depok kepada pers di Depok Selasa (25/6-2024).
Hal itu dibuktikan oleh DKR Kota Depok, dengan mendatangi SMAN 4 Depok bersama
Sejumlah orang tua siswa dari keluarga miskin, yang juga dikawal oleh para lawan.
“Hari ini DKR melakukan aksi solidaritas tuntutan transparansi PPDB SMA dan SMK dikota Depok bersama para orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini selalu ada setiap tahun,” ungkap Roy.
Dikatakannya, aksi solidaritas tahun ini dipicu oleh penolakan sekolah negeri kepada siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu masuk ke sekolah negeri. Walaupun pemerintah telah mengancam, akan ada penindakan tegas pada sekolah yang menjual kursi siswa dan menolak siswa miskin.
“Sungguh sangat miris dan memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang sulit untuk mendapatkan sekolah negeri di Kota Depok ini,” beber Roy Pangharapan.
Untuk itu DKR kembali mengekstraksi, mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi setiap tahun, ada apa dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sehingga tidak melakukan evaluasi dan memberikan jalan solusi untuk hal ini.
“Ini mungkin sangat mengejutkan, kejadian terus berulang dan tidak pernah diantisipasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada apa ini?" tanya Roy.
Padahal menurut Ketua DKR itu, subsidi pemerintah untuk sekolah negeri cukup besar, namun anehnya masih banyak siswa miskin yang sulit untuk mendapatkan sekolah negeri.
“Sekolah negeri itu subsidi 100% dari pemerintah. Harusnya bisa menampung semua siswa miskin. Ini tandanya tidak ada pengawasan, evaluasi dan disiplin di sekolah dan dinas-dinas pendidikan selama ini. Menteri Nadiem itu ngapain saja?!” tandas Roy Pangharapan.
Roy juga mengatakan, amburadul Penerimaan Peserta Didik Baru atau (PPDB) SMA SMK Negeri di kota Depok sudah seharusnya dievaluasi, termasuk adanya dugaan jual beli bangku wajib diusut tuntas.
“Usut tuntas mafia PPDB SMA, SMK, Negeri dikota Depok,” pungkas Roy.
Aksi solidaritas yang dikawal oleh DKR itu, diikuti oleh sekitar 300 warga masyarakat dan kader DKR Kota Depok. Pada kesempatan itu, perwakilan aksi akhirnya diterima dan ditemui oleh kepala SMAN 4.
Dalam aksi tersebut, juga dilakukan pengukuran jarak salah satu siswa miskin yang anaknya ditolak di SMA Negeri 4. Berdasarkan hasil pengukuran langsung, dicatat hanya 90 mete jaraknya ke SMAN 4 Depok. *(Tim)*