Bekasi – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mengedukasi masyarakat dan mempererat sinergi antara media, pemerintah, dan lembaga pelayanan publik. Pada Kamis (tanggal lengkap bisa ditambahkan), PWI Bekasi Raya menggelar diskusi publik yang menghadirkan narasumber dari Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Bekasi serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.
Mengusung tema "Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas: Peran Pemerintah dan Pers di Era Globalisasi", kegiatan ini berlangsung di (tempat acara, misalnya Balai Patriot atau Gedung PWI Bekasi Raya) dan dihadiri oleh para jurnalis, perwakilan instansi pemerintah, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Isu Strategis di Era Globalisasi
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade muhsin sh, dalam sambutannya menyatakan bahwa identitas dan mobilitas penduduk menjadi isu strategis di tengah derasnya arus globalisasi. “Kita hidup di zaman di mana batas-batas geografis kian kabur. Identitas bukan hanya soal dokumen, tetapi juga menyangkut hak, kewajiban, serta pengakuan dalam sistem sosial dan hukum. Pers memiliki peran penting untuk mengawal hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan,” ujarnya.
Sinergi Imigrasi dan Disdukcapil
Diskusi dipandu oleh moderator dan menampilkan dua narasumber utama. Dari pihak Imigrasi, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap mobilitas lintas negara, terutama dalam konteks urbanisasi cepat dan tingginya angka pekerja migran.
“Imigrasi tidak hanya bertugas menerbitkan paspor, tetapi juga mengawasi keluar-masuknya warga negara asing, serta memastikan bahwa aktivitas mereka di Indonesia tidak melanggar hukum. Di wilayah seperti Bekasi yang menjadi simpul urban, pengawasan ini menjadi sangat vital,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Disdukcapil Kota Bekasi menjelaskan tantangan dalam mendata penduduk di kota dengan mobilitas tinggi seperti Bekasi. Ia menyoroti pentingnya validitas data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang optimal dan merata.
“Kolaborasi antara lembaga dan dukungan media sangat kami butuhkan, terutama dalam menyosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan kepada masyarakat,” katanya.
Peran Pers: Mengawal dan Mencerahkan
Diskusi ini juga menyoroti peran strategis pers sebagai mitra kritis pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun kesadaran publik.
Menurut salah satu peserta, wartawan senior (nama jika ada), media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus agen edukasi. “Kita harus berada di garis depan dalam menjaga agar isu identitas dan mobilitas tidak menjadi celah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, baik dalam konteks keamanan maupun hak asasi manusia,” ujarnya.
Rekomendasi dan Harapan
Sebagai penutup, acara menghasilkan beberapa poin rekomendasi, di antaranya:
- Perlunya forum rutin antara media dan instansi pelayanan publik.
- Peningkatan literasi administrasi kependudukan di tingkat masyarakat.
- Penguatan sistem pengawasan terhadap pergerakan penduduk, baik warga negara Indonesia maupun asing.
Kegiatan ini mendapat apresiasi luas dari para peserta dan diharapkan menjadi titik awal untuk sinergi yang lebih konkret antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi, khususnya dalam aspek identitas dan mobilitas penduduk.
Taruna-32