Bireuen, Aceh – Dugaan kasus pemalsuan visum oleh dua orang dokter yang bertugas di Puskesmas Peulimbang, Kabupaten Bireuen, kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi layanan kesehatan pemerintah. Sorotan tajam pun mengarah pada sikap pasif Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bireuen dan Inspektorat Kabupaten Bireuen, yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menangani persoalan ini.
Informasi mengenai dugaan pemalsuan visum tersebut awalnya mencuat melalui berbagai kanal media sosial dan laporan warga, memicu perhatian luas masyarakat dan aktivis pemerhati layanan publik di Aceh. Kasus ini disebut melibatkan dua oknum dokter yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Meski hingga kini motif dan detail kronologis kejadian belum sepenuhnya terungkap ke publik, gelombang kecurigaan dan kekhawatiran telah meluas. Dugaan pelanggaran etik dan hukum yang disinyalir terjadi dalam proses penerbitan visum et repertum tersebut menjadi persoalan serius, mengingat visum merupakan dokumen penting dalam proses hukum, terutama dalam kasus kekerasan, kriminalitas, maupun sengketa lainnya.
Tanggung Jawab Kadinkes Dipertanyakan,Kepala Dinas Kesehatan Bireuen sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap profesionalisme tenaga medis di bawah kewenangannya, hingga saat ini dinilai belum menunjukkan langkah yang cukup tegas dan proaktif. Dalam berbagai kesempatan, pihak Dinkes disebut masih menunggu laporan resmi sebelum melakukan langkah lanjutan.
Sikap pasif seperti ini menuai kritik tajam dari masyarakat dan pegiat transparansi. Menurut berbagai sumber, seharusnya Kadinkes dapat segera membentuk tim investigasi internal guna melakukan klarifikasi awal terhadap dugaan pelanggaran tersebut, sebelum dampaknya semakin meluas dan merusak reputasi institusi kesehatan.
"Menunggu laporan resmi memang bagian dari prosedur birokrasi, tetapi ketika ada indikasi pelanggaran hukum dan etik, sikap responsif dan tanggap darurat sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah," ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.
Peran Inspektorat Juga Disorot,Tidak hanya Dinas Kesehatan, Inspektorat Kabupaten Bireuen juga mendapat sorotan tajam. Sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas menegakkan disiplin ASN dan mencegah praktik maladministrasi, Inspektorat justru dinilai lamban merespons isu yang sudah menyebar luas di masyarakat.
Pakar hukum administrasi menyebutkan bahwa dugaan pemalsuan visum oleh ASN, apalagi jika dilakukan secara berulang dan sistematis, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Inspektorat diharapkan tidak hanya menunggu laporan resmi dari pihak ketiga, tetapi juga dapat melakukan pemantauan aktif terhadap kasus yang telah menjadi perhatian publik.
"Jika ada dugaan serius seperti ini, Inspektorat wajib turun langsung melakukan audit investigatif. Diam bukan pilihan ketika integritas aparatur dan institusi negara dipertaruhkan," tegasnya.
Tuntutan Transparansi dan Aksi Nyata,Masyarakat Kabupaten Bireuen menuntut agar proses penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka, profesional, dan tidak tebang pilih. Penyelidikan internal oleh pihak Dinas Kesehatan dan Inspektorat harus segera dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta sebenarnya.
Langkah-langkah konkret seperti pemeriksaan terhadap dua dokter yang diduga terlibat, penelusuran administrasi penerbitan visum, serta pelibatan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana, menjadi hal mendesak demi menjamin akuntabilitas dan integritas layanan kesehatan di Bireuen.
Jika memang terbukti ada pemalsuan dokumen visum, maka sanksi disiplin hingga pidana harus ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku. Ketegasan ini penting untuk memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Ujian bagi Reformasi Birokrasi Daerah,Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam membenahi layanan publik dan membangun sistem birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel. Masyarakat kini menunggu apakah para pejabat yang diberi amanah mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran.
Transparansi dan kecepatan dalam menangani kasus seperti ini bukan hanya soal penyelesaian satu masalah, tetapi juga menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah daerah menghargai kepercayaan rakyat.
(Team Investigasi)