Rabu, 10 September 2025
JurnalinvestigasiMabes.com | Aceh Barat – Anggota DPRK Aceh Barat asal Dapil III Woyla, Ahmad Yani, mendesak agar aktivitas pertambangan PT. Megalanic Garuda Kencana (PT.MGK) di kawasan Sungai Woyla segera dievaluasi secara serius.
Desakan tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRK Aceh Barat, Selasa (9/9/2025).
Menurut Ahmad Yani, kawasan Sungai Woyla termasuk dalam kawasan strategis nasional sehingga memiliki aturan ketat dalam tata ruang.
Karena itu, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut dinilai bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Saya menilai perlu ditinjau kembali regulasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional tertentu,” tegasnya.
Politisi muda asal Woyla itu juga menyoroti dampak lingkungan yang sudah dirasakan langsung masyarakat.
Sungai Woyla yang selama ini menjadi sumber air utama warga untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK) disebut telah tercemar akibat aktivitas pertambangan.
“Sebagian besar masyarakat menyampaikan keberatan karena air sungai sudah tidak pernah jernih lagi.
Ini bukan sekadar asumsi, tetapi fakta di lapangan yang meresahkan warga,” jelasnya.
Ahmad Yani menambahkan, dirinya tidak menolak investasi di Aceh Barat.
Namun ia menegaskan agar kegiatan tambang tidak merusak kehidupan masyarakat kecil.
Ia juga meminta agar rapat lanjutan DPRK menghadirkan pihak terkait, mulai dari ATR/BPN, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas ESDM.
“Semua data harus diverifikasi, agar jelas regulasi dan dampak yang terjadi,” ujarnya.
Lebih jauh, Ahmad Yani meminta perusahaan segera menghentikan aktivitas di daerah aliran Sungai Woyla.
Jika PT. MGK tetap ingin beroperasi, aktivitas harus dipindahkan ke luar kawasan sungai.
“Kalau terus dibiarkan, kerusakan lingkungan akan semakin parah. Tumpukan batu sudah menggunung di sepanjang sungai, dan itu bukti nyata dampak yang ditimbulkan,” tambahnya.
Ia menegaskan, dirinya bersama anggota DPRK lain dari Dapil III siap mengawal aspirasi masyarakat Woyla.
“Kami memiliki kekuatan politik, dan aspirasi rakyat akan tetap kami perjuangkan.
DPRK tidak boleh bungkam terhadap persoalan serius seperti ini,” pungkasnya.
# Gubernur Provinsi
Aceh
# Bupati Aceh Barat
# DPRK Aceh Barat
# Sibak Agam Peduli Krueng Woyla
# Masyarakat Woyla
# Kesejahteraan rakyat Aceh Barat
# DPRK Dapil lll, Peduli Masyarakat Woyla