Kabupaten Bandung —•|
Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung (AMKB) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Bandung pada Kamis (9/10/2025). Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sejumlah isu penting yang dinilai memengaruhi kesejahteraan dan keadilan publik di wilayah tersebut.
Dalam aksinya, AMKB membawa lima poin utama tuntutan, yakni:
- Klarifikasi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 dan 13 Tahun 2022.
- Evaluasi menyeluruh terhadap dugaan kegagalan program revitalisasi Pasar Banjaran.
- Investigasi terhadap dugaan praktik monopoli dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bandung.
- Penjaminan akses air bersih sebagai hak dasar masyarakat.
- Peningkatan program pembinaan minat dan bakat bagi generasi muda potensial di Kabupaten Bandung.
“Kami tidak akan diam melihat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Kami menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bandung,” tegas salah satu perwakilan AMKB dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung tertib ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda, aktivis sosial, dan perwakilan komunitas warga dari berbagai kecamatan. Massa aksi menyampaikan orasi secara bergantian di depan Gedung DPRD, menyoroti lemahnya respons pemerintah terhadap berbagai persoalan publik.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Bandung dapat menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami tidak ingin melihat Kabupaten Bandung terus mengalami kemunduran dan ketidakadilan,” tambah perwakilan AMKB lainnya.
Melalui aksi ini, AMKB menyerukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
“Kami tidak sendirian dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi di Kabupaten Bandung,” pungkas perwakilan AMKB dengan lantang.
Reporter: Aziz Naga
Editor: Redaksi Jurnal Investigasi Mabes