Minasa, Kecamatan Mandolang —
Masyarakat di Kelurahan Minasa, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, saat ini tengah dibuat resah oleh kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram. Situasi ini telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir dan menyebabkan warga kesulitan memperoleh bahan bakar rumah tangga tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Kelangkaan gas yang biasa disebut “gas melon” ini memicu kecurigaan warga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bermain dalam pendistribusian. Warga menilai, kelangkaan ini bukan semata karena meningkatnya permintaan, melainkan ada dugaan praktik penimbunan serta penyalahgunaan distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sejumlah warga mengaku, harga gas LPG 3 kilogram di pasaran saat ini melambung tinggi, mencapai Rp25.000 hingga Rp28.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp18.000. Ironisnya, meskipun harga meningkat, ketersediaan barang tetap sulit didapat di pangkalan resmi.
“Biasanya kami bisa beli langsung di pangkalan dengan harga resmi. Tapi sekarang, pangkalan sering bilang habis. Anehnya, di warung pinggir jalan banyak yang jual, tapi harganya bisa dua kali lipat,” keluh Martha, salah satu warga Minasa, Rabu (15/10/2025).
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa sebagian pasokan gas bersubsidi yang seharusnya disalurkan ke masyarakat justru bocor ke tangan para pelangsir atau pengecer tidak resmi. “Kami curiga ada permainan antara oknum pangkalan dengan pelangsir. Kalau tidak, mana mungkin di warung bisa banyak stoknya sementara warga kesulitan,” tambah warga lainnya.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah warung kecil di sekitar Kecamatan Mandolang menjual gas LPG 3 kilogram secara bebas dengan harga di atas ketetapan. Namun, tidak terlihat adanya tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap praktik ini.
Beberapa warga bahkan menduga ada oknum tertentu yang sengaja menahan distribusi di tingkat agen atau pangkalan untuk menciptakan kelangkaan, agar bisa menjual dengan harga tinggi melalui jalur tidak resmi.
“Kami menduga ada permainan dari pihak tertentu. Kalau dibiarkan, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Pemerintah harus turun tangan,” ujar Roy Alia, salah satu tokoh masyarakat setempat.
Warga berharap agar pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum segera turun langsung menelusuri penyebab kelangkaan ini. Mereka mendesak agar dilakukan pengawasan distribusi LPG bersubsidi secara ketat, termasuk evaluasi terhadap pangkalan yang terindikasi melakukan penyelewengan.
“Pemerintah jangan hanya menunggu laporan, tapi harus bertindak cepat. Kami butuh kejelasan dan keadilan dalam distribusi LPG ini,” tegas seorang ibu rumah tangga.
Selain itu, warga juga meminta agar dilakukan sidak rutin dan penindakan tegas kepada pihak yang terbukti menimbun atau mempermainkan harga LPG bersubsidi. Menurut mereka, tindakan preventif seperti pembatasan distribusi ke warung-warung nonresmi serta penetapan sistem pengawasan digital juga perlu diterapkan untuk memastikan gas bersubsidi tepat sasaran.
Gas LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan distribusi dan permainan harga dinilai mencederai asas keadilan sosial serta menyalahi aturan pemerintah.
Masyarakat Minasa berharap agar persoalan ini segera mendapat solusi nyata dari pihak terkait. Mereka juga meminta agar pemerintah memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram yang merata dan terjangkau, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan yang menambah beban hidup rakyat kecil.“
Kami hanya ingin membeli gas dengan harga wajar sesuai ketentuan. Jangan biarkan rakyat kecil terus jadi korban permainan oknum,” tutup seorang warga dengan nada kecewa.
El roi