Bekasi —||
Dalam upaya menjaga marwah profesi jurnalistik dan memperjuangkan hak publik atas keterbukaan informasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Bekasi.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyampaikan pandangan tegasnya melalui pernyataan berjudul “Transparansi Itu Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban.”
Menurutnya, peran wartawan bukan sekadar meliput kegiatan seremonial, tetapi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan dana publik maupun sosial benar-benar berpihak kepada masyarakat.“
Karena kami bukan media propaganda, dan bukan wartawan penjilat, maka inilah kami: menyuarakan yang benar, mengingatkan yang lalai, dan menjaga marwah profesi agar tetap berpihak pada kepentingan publik,” ujar Ade Muksin dengan nada tegas.
PWI Bekasi Raya baru-baru ini menggelar Forum Dialog Publik tentang Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi.
Kegiatan tersebut bukan ditujukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.“
Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesional wartawan dalam memastikan bahwa setiap rupiah dana sosial perusahaan benar-benar kembali kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi jargon atau seremoni,” lanjutnya.
Ade menegaskan, pihaknya tetap menghormati seluruh pejabat publik, termasuk Wali Kota Bekasi, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, ia juga menilai bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya ditunjukkan melalui jabatan, tetapi melalui kesediaan hadir di ruang-ruang dialog publik untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat.“
Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, melainkan tentang kesediaan hadir di ruang-ruang dialog publik, di mana rakyat menunggu penjelasan langsung, bukan perwakilan administratif,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi tidak boleh berhenti di meja rapat atau laporan tahunan.
Nilai keterbukaan harus dihidupkan dalam komunikasi publik yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran simbolik seorang pemimpin dalam forum seperti itu menjadi wujud nyata komitmen terhadap akuntabilitas.
Lebih jauh, Ade menegaskan bahwa PWI Bekasi Raya tidak sedang mencari panggung, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Pers.“
Sebagai insan pers, kami tidak sedang mencari panggung, tapi menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan suara rakyat,” ucapnya.
Ia menambahkan, wartawan tidak boleh diam ketika ada jarak komunikasi antara pemerintah dan publik, terlebih dalam hal yang menyangkut pengelolaan dana CSR yang seharusnya bermanfaat langsung bagi masyarakat luas.“
Kami percaya, kritik yang lahir dari hati nurani adalah bentuk cinta paling tulus kepada negeri dan daerah ini,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Ade Muksin menegaskan komitmen PWI Bekasi Raya untuk terus menjaga ruang publik yang kritis, terbuka, dan bermartabat.“
Karena kami bukan media propaganda. Karena kami bukan wartawan penjilat. Karena kami wartawan yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik,” tandasnya.
Ade m/r