Musi Banyuasin — ||
Menjelang rencana aksi damai gabungan Ormas, LSM, insan pers, dan elemen masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada Rabu (20/5/2026), sejumlah isu strategis daerah mulai menjadi sorotan tajam. Selain menyampaikan 18 poin aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik, peserta aksi juga disebut akan menyoroti kinerja sejumlah sektor pemerintahan yang dinilai belum maksimal dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam berbagai pembahasan internal menjelang aksi, muncul kritik dari sebagian peserta aksi terhadap pengelolaan pendapatan daerah, perencanaan pembangunan, hingga tata kelola keuangan daerah. Kritik tersebut mengarah pada sektor yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perencanaan pembangunan di lingkungan Bappeda, serta pengelolaan keuangan melalui BPKAD.
Sejumlah perwakilan elemen masyarakat menilai bahwa target percepatan pembangunan dengan slogan “MUBA Maju Lebih Cepat” harus dibarengi dengan optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Menurut sejumlah aspirasi yang berkembang, masih terdapat pertanyaan publik mengenai optimalisasi sumber PAD yang dinilai belum maksimal mendukung kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Masyarakat mengharapkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan pendapatan daerah agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, peran badan perencanaan pembangunan daerah juga menjadi perhatian. Sebagian masyarakat berharap perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan riil warga, khususnya terkait jalan rusak, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah melalui BPKAD juga menjadi perhatian publik. Beberapa peserta aksi mempertanyakan efektivitas tata kelola anggaran daerah, termasuk realisasi program-program prioritas yang dianggap masyarakat perlu segera diwujudkan.
“Kalau ingin Muba benar-benar maju lebih cepat, maka perencanaan, pendapatan daerah, dan pengelolaan anggaran harus berjalan selaras. Aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkap salah satu unsur masyarakat yang terlibat dalam pembahasan aksi, Selasa (19/5/2026).
Meski demikian, para peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam sistem demokrasi, bukan bentuk serangan personal terhadap individu tertentu. Mereka berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog agar berbagai masukan dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan nantinya bertujuan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin.
Dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung di halaman Kantor Bupati dan DPRD Musi Banyuasin tersebut, massa juga berharap pejabat terkait dapat hadir untuk memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk mengenai progres pembangunan, kondisi keuangan daerah, serta arah kebijakan pembangunan ke depan.
Aksi damai yang diperkirakan diikuti sekitar 200 peserta itu tetap diimbau berlangsung tertib, aman, dan sesuai aturan hukum. Para penyelenggara menegaskan bahwa penyampaian aspirasi akan dilakukan secara damai dengan mengedepankan dialog sebagai solusi utama demi kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin.