JAKARTA —||
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Hingga September 2026, kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi hingga Papua, sementara kondisi cuaca kering dan fenomena super El Niño meningkatkan risiko meluasnya kebakaran.
BNPB sebelumnya menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Data BNPB per 4 September mencatat luas lahan terbakar di Riau mencapai sekitar 18.882 hektare, sedangkan Sumatera Selatan tercatat sekitar 1.926 hektare berdasarkan pembaruan awal September.
Situasi tersebut berkembang menjadi persoalan kesehatan dan kualitas udara. Reuters melaporkan bahwa lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi telah terpapar kabut asap berbahaya, sementara kasus gangguan pernapasan yang tercatat pada awal September meningkat lebih dari dua kali lipat dalam waktu sekitar satu pekan.
API BELUM SEPENUHNYA TERKENDALI
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan karhutla belum selesai. Pada 21 September, BNPB masih melaporkan kejadian karhutla di sejumlah daerah. Di Kabupaten Pekalongan, misalnya, empat hektare lahan terbakar dan penanganan dilakukan melalui koordinasi unsur gabungan.
BNPB juga menyatakan operasi darat menjadi salah satu ujung tombak pengendalian karhutla. Pemerintah turut menggunakan operasi udara, termasuk water bombing dan modifikasi cuaca, di wilayah-wilayah prioritas.
Di Riau, BNPB sebelumnya mengerahkan helikopter patroli, pesawat patroli serta sejumlah helikopter water bombing. Kondisi lahan gambut menjadi salah satu tantangan karena api dapat bertahan dan membutuhkan proses pemadaman serta pendinginan berulang.
PENYEBAB KEBAKARAN JADI SOROTAN
Selain faktor cuaca ekstrem dan kekeringan, dugaan pembakaran lahan untuk pembukaan kawasan perkebunan menjadi perhatian serius.
Presiden Prabowo Subianto pada 17 September menyerukan pengetatan sanksi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah juga menyatakan akan mengejar pihak yang bertanggung jawab, termasuk korporasi apabila ditemukan pelanggaran.
Reuters melaporkan kepolisian telah membuka 219 penyelidikan pidana, menetapkan 162 tersangka, serta memeriksa 95 perusahaan terkait dugaan pelanggaran karhutla.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
PUBLIK TUNTUT EVALUASI KINERJA
Besarnya dampak karhutla membuat kinerja pemerintah menjadi sorotan publik. Kritik terutama diarahkan pada efektivitas koordinasi pemerintah pusat dan daerah, kecepatan pemadaman, perlindungan masyarakat dari paparan asap, serta konsistensi penegakan hukum.
Namun, tudingan bahwa pemerintah atau menteri tertentu melakukan “pembiaran” harus dibuktikan dengan data dan proses pemeriksaan yang jelas. Begitu pula label “menteri abal-abal” merupakan penilaian politik, bukan fakta yang dapat disajikan tanpa dasar.
Yang menjadi persoalan konkret adalah bagaimana memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mampu menekan titik api, melindungi masyarakat, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.
PRESIDEN DIMINTA PASTIKAN PENANGANAN TAK SETENGAH HATI
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tuntutan untuk memastikan seluruh instrumen negara bekerja secara terpadu.
Beberapa langkah yang menjadi perhatian publik antara lain:
Memperkuat operasi pemadaman darat dan udara di wilayah dengan risiko tinggi.
Memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia dan kelompok rentan.
Meningkatkan pengawasan perusahaan dan konsesi yang berada di wilayah rawan kebakaran.
Memproses secara hukum pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.
Memastikan koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif selama kondisi darurat.
Melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja kementerian dan lembaga terkait berdasarkan data penanganan di lapangan.
Pemerintah sendiri telah meningkatkan operasi pemadaman. Lebih dari 50 pesawat dilaporkan telah dikerahkan untuk water bombing dan operasi modifikasi cuaca, dengan dukungan internasional termasuk bantuan Jepang.
MUSIM HUJAN BELUM MENJADI JAMINAN CEPAT BERAKHIR
Kementerian Kehutanan memperingatkan bahwa kebakaran berpotensi terus berlangsung hingga awal November karena musim hujan diperkirakan datang lebih lambat di sejumlah wilayah.
Artinya, penanganan karhutla tidak cukup hanya menunggu hujan turun.
Api harus dipadamkan, masyarakat harus dilindungi, sumber kebakaran harus ditelusuri, dan apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Kini masyarakat menunggu bukan sekadar rapat dan pernyataan, tetapi bukti nyata di lapangan: udara kembali bersih, kebakaran terkendali, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab benar-benar dimintai pertanggungjawaban.
Red.