Bermulut Kasar” Saat Dikonfirmasi, Kadis DLH Bekasi Disorot: Pejabat Alergi Pers?

 




BEKASI — JURNAL INVESTIGASI MABES (JIM) — Kebebasan pers kembali menjadi sorotan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, AP, S.H., M.Si., disorot setelah muncul video yang memperlihatkan ketegangan ketika Pemimpin Redaksi PostKeadilan, K. Simare, tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk


melakukan konfirmasi terkait informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Selasa, 6 Oktober 2026. Berdasarkan informasi dan rekaman video yang beredar, wartawan yang datang untuk meminta penjelasan justru diduga mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, termasuk diminta meninggalkan lokasi dan diduga menerima ucapan bernada merendahkan.

Materi yang hendak dikonfirmasi wartawan tersebut berkaitan dengan laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Penting ditegaskan, informasi tersebut masih berada pada tahap konfirmasi dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Namun, persoalan yang kemudian mencuat bukan hanya mengenai substansi dugaan korupsi tersebut. Cara seorang pejabat publik menghadapi wartawan ketika dimintai keterangan juga menjadi perhatian serius.


Dalam kerja jurnalistik, konfirmasi merupakan bagian penting dari proses verifikasi. Wartawan berkewajiban memperoleh informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan sebuah persoalan sebelum suatu berita disajikan kepada masyarakat.

Karena itu, kedatangan wartawan ke kantor pemerintahan untuk meminta penjelasan terhadap sebuah informasi yang menyangkut kepentingan publik pada prinsipnya merupakan bagian dari tugas jurnalistik.

Konfirmasi bukan penghakiman.

Pertanyaan wartawan bukanlah dakwaan.

Dan permintaan penjelasan bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah.

Justru dengan memberikan ruang kepada pejabat atau pihak yang disebut dalam sebuah informasi, media dapat menjalankan prinsip keberimbangan dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

Persoalan menjadi berbeda apabila wartawan benar-benar mengalami intimidasi, penghinaan atau penghalangan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan rekaman dan keterangan yang diterima, K. Simare diduga diusir dan mendapatkan perlakuan atau ucapan yang dinilai merendahkan, sementara pada kesempatan yang sama terdapat media lain yang masih mendapatkan ruang untuk melakukan wawancara.

Apabila apa yang terekam dalam video tersebut benar sesuai dengan kejadian sebenarnya, publik tentu patut mempertanyakan standar pelayanan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.


Kemerdekaan pers memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers juga memiliki kemerdekaan untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara Pasal 6 UU Pers menegaskan fungsi pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Artinya, ketika wartawan meminta keterangan kepada pejabat pemerintah mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, aktivitas tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers.

Namun demikian, kebebasan pers bukan berarti wartawan bebas bekerja tanpa etika.

Pasal 5 UU Pers mengatur bahwa pers wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers juga dituntut untuk memberikan ruang bagi hak jawab dan hak koreksi.

Dengan demikian, kedua belah pihak sebenarnya memiliki kewajiban.

Wartawan wajib profesional, akurat, berimbang dan melakukan verifikasi. Pejabat publik pun memiliki hak untuk menjawab, membantah, memberikan klarifikasi atau menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Yang menjadi persoalan adalah apabila proses konfirmasi justru direspons dengan tindakan atau perkataan yang dapat dipandang sebagai penghinaan maupun penghalangan terhadap kerja jurnalistik.


Kantor pemerintahan merupakan tempat pelayanan publik. Pejabat yang menduduki jabatan publik tentu harus siap menerima kritik, pertanyaan dan permintaan informasi sepanjang dilakukan sesuai aturan.

Tidak semua pertanyaan wartawan harus dijawab dengan jawaban yang menyenangkan.

Pejabat memiliki hak untuk membantah.

Pejabat memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.

Pejabat juga memiliki hak untuk menolak tuduhan yang dianggap tidak benar.

Namun, perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui argumentasi, data dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan tindakan atau perkataan yang berpotensi merendahkan profesi wartawan.

Jika seorang pejabat merasa pemberitaan atau pertanyaan wartawan tidak benar, terdapat mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Dengan mekanisme tersebut, persoalan dapat diselesaikan secara profesional tanpa harus menciptakan konflik antara pemerintah dan media.


Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Namun penerapan ketentuan pidana tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Harus ada fakta, bukti dan proses hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Karena itu, kasus ini seharusnya tidak langsung diarahkan pada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Yang diperlukan adalah klarifikasi, pemeriksaan fakta dan penilaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.


Selain persoalan dugaan perlakuan terhadap wartawan, terdapat pula sorotan mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dalam informasi yang beredar, terdapat dokumentasi yang memperlihatkan Kepala DLH Kabupaten Bekasi bersama seorang pegawai yang diduga sedang merokok di lingkungan tempat kerja ketika awak media melakukan konfirmasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur tempat kerja dan perkantoran sebagai kawasan yang harus menerapkan ketentuan KTR.

Ketentuan mengenai tempat khusus merokok juga memiliki persyaratan tertentu. Dengan demikian, persoalan tersebut semestinya tidak berhenti pada siapa yang merokok, tetapi juga perlu dilihat di mana lokasi merokok, apakah lokasi tersebut memenuhi ketentuan tempat khusus merokok, serta bagaimana penerapan KTR di lingkungan kantor tersebut.

Jika benar terdapat pelanggaran, instansi terkait tentu dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Sebaliknya, jika aktivitas tersebut dilakukan pada tempat yang memang diperbolehkan berdasarkan aturan, maka penjelasan tersebut juga perlu disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.


Hubungan pemerintah dan pers idealnya bukan hubungan antara pihak yang saling bermusuhan.

Pers membutuhkan informasi dari pemerintah untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan program, kebijakan dan capaian pembangunan kepada publik.

Pers juga berperan sebagai kontrol sosial.

Ketika terdapat laporan dugaan penyimpangan, wartawan memiliki kewajiban untuk melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak yang disebut.

Pada sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, kejadian yang menimpa wartawan saat melakukan konfirmasi di kantor DLH Kabupaten Bekasi hendaknya menjadi momentum evaluasi.

Bukan hanya bagi wartawan agar bekerja semakin profesional, tetapi juga bagi pejabat dan aparatur pemerintah agar memahami bahwa pertanyaan wartawan tidak boleh otomatis dipandang sebagai serangan pribadi.

JIM: Berikan Ruang Klarifikasi

Jurnal Investigasi Mabes (JIM) menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan penghinaan dan pengusiran terhadap wartawan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

JIM tidak bermaksud menghakimi Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, maupun pihak lainnya.

Kepala DLH Kabupaten Bekasi diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut, termasuk membantah apabila informasi atau rekaman yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Jika terdapat bagian pemberitaan yang dianggap keliru, pihak yang merasa dirugikan juga memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Pers.

Namun satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama: kantor pemerintahan bukan ruang yang bebas dari pertanyaan publik.

Pejabat publik boleh tidak setuju dengan pertanyaan wartawan.

Pejabat boleh membantah pemberitaan.

Pejabat boleh memberikan klarifikasi.

Tetapi seluruhnya harus dilakukan dengan cara yang tetap menghormati hukum, etika dan profesi masing-masing.

Jika benar terdapat ucapan bernada menghina terhadap wartawan, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius.

Sebab masyarakat berhak mendapatkan informasi, sementara wartawan memiliki kewajiban untuk mencari dan melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut.

Pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah salah satu instrumen kontrol sosial.

Karena itu, ketika wartawan datang membawa pertanyaan, jawaban yang dibutuhkan bukan kemarahan, apalagi penghinaan, melainkan data, fakta dan klarifikasi.

Kini publik menunggu penjelasan resmi Kepala DLH Kabupaten Bekasi mengenai kejadian pada 6 Oktober 2026 tersebut.

Red

Lebih baru Lebih lama