Program “Membangun Desa Menata Kota” Jadi Bukti Komitmen Pemerintah Daerah Tingkatkan Pelayanan Dasar Masyarakat
TAMBOLAKA, JURNAL INVESTIGASI MABES_||
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T., terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Salah satu program yang kini telah dituntaskan adalah pemasangan 1.184 meteran listrik rumah gratis bagi masyarakat yang tersebar di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan dasar, khususnya penyediaan listrik bagi rumah tangga yang selama ini belum menikmati layanan tersebut secara memadai.
Melalui program unggulan “Membangun Desa Menata Kota”, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terlihat dari infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat hingga ke pelosok desa.
1.184 Meteran Listrik Tuntas, Seluruhnya Dilaporkan Menyala
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya, John Umbu Deta, S.T., M.Si., saat ditemui di kantornya pada Selasa (20/10/2026), menjelaskan bahwa pekerjaan pemasangan 1.184 meteran listrik gratis tersebut telah selesai dilaksanakan.
Menurutnya, seluruh meteran yang masuk dalam paket pekerjaan tersebut telah terpasang dan dilaporkan menyala 100 persen.
Program ini menjadi kabar menggembirakan bagi warga penerima manfaat. Rumah-rumah yang sebelumnya belum memperoleh akses listrik sebagaimana mestinya kini dapat menikmati penerangan pada malam hari. Kehadiran listrik diharapkan mampu mendukung aktivitas keluarga, membantu anak-anak belajar, serta meningkatkan kenyamanan dan kualitas kehidupan masyarakat.
Penyelesaian program tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Anggaran Rp3,42 Miliar dari APBD Murni Tahun 2026
John Umbu Deta menjelaskan, program pemasangan meteran listrik gratis tersebut merupakan paket belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk hibah meteran listrik dan instalasi.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, paket pekerjaan itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.420.966.000, dengan pelaksanaan mulai 10 Maret hingga 5 Oktober 2026.
Pelaksanaan pekerjaan melibatkan dua pihak dengan pembagian tugas berbeda. PLN menangani pemasangan meteran listrik, sedangkan CV Lamuda Jaya Grup mengerjakan instalasi jaringan kabel di dalam rumah warga penerima manfaat.
Ia menegaskan, pekerjaan telah diselesaikan sesuai jadwal dan, berdasarkan keterangannya, telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Program tersebut didanai melalui APBD murni Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2026 dan difokuskan pada peningkatan prasarana, sarana, serta utilitas umum untuk memperluas akses pelayanan dasar masyarakat.
Dengan demikian, program ini tidak semata-mata berbicara tentang pemasangan perangkat listrik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkecil kesenjangan pelayanan infrastruktur dasar antarmasyarakat.
Bunda Ratu Siapkan Kelanjutan Program untuk 886 Meteran.
Komitmen Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dalam memperluas pelayanan listrik bagi masyarakat disebut tidak berhenti pada penyelesaian 1.184 meteran tersebut.
Pemerintah daerah merencanakan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.658.000.000 untuk pengadaan dan pemasangan 886 meteran listrik gratis.
Menurut John Umbu Deta, proses pelaksanaan program lanjutan tersebut direncanakan mulai 26 Oktober 2026.
Tambahan program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bagi rumah tangga yang belum memperoleh meteran listrik. Pemerintah daerah juga menargetkan agar kebutuhan masyarakat yang belum terlayani dapat ditangani secara bertahap selama masa kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla hingga 2030.
Bupati yang akrab disapa Bunda Ratu tersebut dinilai menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu perhatian penting dalam agenda pembangunan daerah. Semangat menghadirkan terang bagi rumah-rumah warga pun menjadi gambaran dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata.
Rp150 Juta Disiapkan untuk Survei Basis Data Kebutuhan Masyarakat
Selain program meteran listrik gratis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Daya juga menyiapkan anggaran sebesar Rp150.000.000 pada Tahun Anggaran 2026 untuk pelaksanaan survei dan penyusunan basis data kebutuhan perumahan serta infrastruktur dasar masyarakat.
Survei tersebut akan mencakup sejumlah aspek penting, antara lain:
Data rumah tidak layak huni.
Jumlah rumah yang belum memiliki meteran listrik.
Kondisi jaringan listrik dengan daya rendah.
Jumlah rumah yang belum memiliki fasilitas sanitasi atau WC.
Kondisi akses jalan dan aksesibilitas perkampungan.
Jumlah rumah yang belum memiliki sumber air bersih.
Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan agar bantuan pemerintah tidak hanya berdasarkan permohonan warga, tetapi juga mengacu pada data lapangan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya basis data yang lebih akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan prioritas pembangunan secara objektif, sehingga program bantuan benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Libatkan 41 Pegawai P3K dan Staf untuk Turun Langsung ke Lapangan
Untuk mendukung pelaksanaan survei, sebanyak 41 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman direncanakan diterjunkan langsung ke lapangan.
John Umbu Deta menjelaskan bahwa pelibatan pegawai internal merupakan langkah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah sekaligus menekan biaya pelaksanaan survei dibandingkan apabila seluruh pekerjaan diserahkan kepada konsultan.
Melalui survei langsung, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perumahan dan kebutuhan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Sumba Barat Daya.
Data tersebut nantinya dapat menjadi landasan dalam menentukan sasaran program, mengukur tingkat penyebaran kebutuhan, serta memantau pelaksanaan bantuan agar lebih terencana, terkendali, dan tepat sasaran.
Ia juga mengakui bahwa selama ini dinas belum memiliki basis data yang sepenuhnya akurat. Penyaluran bantuan masih banyak didasarkan pada permintaan masyarakat atau proposal yang diajukan warga.
Karena itu, penyusunan basis data dinilai menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Pembangunan Harus Menyentuh Kebutuhan Nyata Warga
Tuntasnya pemasangan 1.184 meteran listrik gratis dan rencana penambahan 886 meteran berikutnya menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memperluas akses pelayanan dasar masyarakat.
Namun, keberhasilan program pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah meteran yang terpasang atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Keberlanjutan pelayanan, kualitas instalasi, keamanan penggunaan listrik, serta ketepatan penerima manfaat juga menjadi aspek penting yang perlu dijaga.
Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat jangka panjang.
Melalui program “Membangun Desa Menata Kota”, kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla diharapkan terus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini belum menikmati pelayanan infrastruktur dasar secara optimal.
Bagi masyarakat penerima manfaat, hadirnya listrik bukan sekadar perubahan dari gelap menjadi terang. Lebih dari itu, listrik membuka peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi keluarga, menunjang pendidikan anak-anak, dan menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.
Jurnal Investigasi Mabes akan terus mengikuti perkembangan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bagian dari fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.
JT.Tim Jurnal Investigasi Mabes