Yogyakarta, 25 Mei 2025 — Suasana akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah bergejolak. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Rektor UGM, Prof. Ova Emilia. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas sikap kampus yang dianggap abai terhadap situasi politik nasional yang kian mengkhawatirkan.
Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, mengumumkan sikap tersebut pada Sabtu, 25 Mei 2025, sehari setelah berbagai dinamika di internal kampus memuncak. Dalam pernyataan resminya, Tiyo menegaskan bahwa UGM, sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka, semestinya berdiri tegak membela kepentingan rakyat, bukan tunduk pada kekuasaan.
"Kami hanya ingin mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan. Itu artinya UGM harus berpihak kepada rakyat, bukan penguasa," ujar Tiyo.
Pernyataan keras itu muncul setelah insiden pada 21 Mei 2025 lalu, di mana Rektor Ova Emilia sempat terlibat dalam kericuhan kecil dengan massa aksi "Okupasi Balairung" saat mencoba meninggalkan diskusi publik yang diinisiasi oleh mahasiswa. Peristiwa ini menandai puncak ketegangan antara pihak rektorat dan mahasiswa yang selama ini menganggap kampus telah terlalu pasif dalam merespons kondisi demokrasi nasional.
BEM KM UGM dalam pernyataannya bahkan menyebut UGM telah berkontribusi membesarkan kekuasaan Presiden Joko Widodo, yang disebut sebagai "pembunuh demokrasi." Menurut Tiyo, meski saat ini kekuasaan secara formal telah berpindah kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, struktur kekuasaan tersebut adalah kelanjutan dari rezim sebelumnya.
"Rezim hari ini adalah kelanjutan dari kehendak politik Jokowi. UGM harus turut bertanggung jawab dengan menunjukkan keberpihakannya," tegas Tiyo.
Mahasiswa menilai bahwa diskusi-diskusi kritis yang selama ini diselenggarakan kampus tidak cukup. Mereka menginginkan adanya sikap politik yang jelas dari lembaga kampus, terutama dari rektor, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat yang dinilai makin ditekan.
"Diskusi-diskusi itu hanyalah akrobat intelektual jika tidak disertai sikap nyata. Ketidakadilan dan penindasan terus terjadi di mana-mana," lanjutnya.
Puncaknya, BEM KM UGM menyampaikan tuntutan agar Rektor Ova Emilia secara eksplisit menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintahan saat ini—rezim Prabowo-Gibran—atau memberikan sikap yang setara sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.
"Kami tidak akan mencabut mosi ini sampai Rektor menyatakan sikap politik yang tegas terhadap rezim hari ini. Mosi tidak percaya ini adalah langkah awal perlawanan kami," kata Tiyo menegaskan.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Rektorat UGM belum memberikan tanggapan resmi. Tempo telah berusaha menghubungi Rektor Ova Emilia untuk mendapatkan klarifikasi, namun belum ada respons dari pihak kampus.
Pernyataan BEM KM UGM ini menandai babak baru ketegangan antara mahasiswa dan otoritas kampus, serta menjadi sinyal penting bahwa kampus masih menjadi ruang perlawanan terhadap otoritarianisme dan ketidakadilan. Sikap politik mahasiswa UGM kini menunggu respons dari rektorat—apakah akan mengakomodasi seruan keberpihakan atau tetap bertahan dalam posisi netral yang dianggap ambigu oleh mahasiswanya sendiri.
Tempo